Salin Artikel

PPP: Partai Ummat Masih Perlu Verifikasi Untuk Bisa Sah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi mengungkapkan, setiap orang memiliki hak berpolitik, termasuk dalam mendirikan partai politik.

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi deklarasi Partai Ummat yang secara resmi dilaksanakan pada Kamis (29/4/2021) siang.

"Itu konsekuensi demokrasi. Setiap orang memiliki hak berpolitik termasuk mendirikan parpol," kata Baidowi seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa agar bisa disahkan sebagai partai politik, Partai Ummat perlu melakukan verifikasi.

"Namun untuk bisa sah sebagai parpol harus verifikasi," tambah dia.

Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, verifikasi tersebut juga harus dilakukan apabila Partai Ummat ingin menjadi peserta pemilu.

Begitu pula, lanjut dia, ketika partai politik lolos dalam verifikasi pun harus diuji kembali untuk mengikuti Pemilu.

"Begitupun dengan untuk jadi peserta pemilu juga harus ikut verifikasi. Dan kalaupun lolos masih perlu diuji di Pemilu," jelasnya.

Di sisi lain, hadirnya Partai Ummat disebutnya memiliki sisi positif bagi demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran Partai Ummat menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sehat.

"Setidaknya hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan secara sehat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mendeklarasikan berdirinya Partai Ummat pada Kamis siang di Yogyakarta.

"Bismillahirrahmanirrahim, saya deklarasikan kelahiran Partai Ummat di persada bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama," kata Amien dalam acara deklarasi yang dipantau secara online melalui akun Youtube Amien Rais Official, Kamis.

Amien menyebut, partainya bersama anak bangsa lainnya akan bekerja, berjuang dan berkorban untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.

"Kami yakin seluruh mekanisme demokrasi kita dan konstitusi kita lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan kehidupan nasional, sehingga kita tidak perlu cara-cara ekstra parlementer dan cara-cara ekstra konstitusional," ucapnya.

Setelah itu, Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo mengungkapkan, jabatan Ketua Umum Partai Ummat diduduki oleh Ridho Rahmadi.

Ridho diketahui merupakan menantu politikus senior sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Partai Ummat Deklarasi, Legislator PPP: untuk Bisa Sah Sebagai Parpol Harus Verifikasi"

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/21241131/ppp-partai-ummat-masih-perlu-verifikasi-untuk-bisa-sah

Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke