Salin Artikel

Jokowi: Hati-hati, 18,9 Juta Orang Masih Nekat Akan Mudik Lebaran

Sebelum pemerintah melarang mudik, ada 89 juta atau 33 persen penduduk yang hendak pulang ke kampung halaman.

Begitu pemerintah menyatakan mudik dilarang, persentase tersebut turun 11 persen atau 29 juta orang tetap ingin mudik. Persentase itu terus turun hingga kini di angka 7 persen.

"Begitu kita sosialisasi kita sampaikan, gubernur, wali kota juga menyampaikan soal larangan mudik, turun menjadi 7 persen, tetapi angkanya juga masih besar, hati-hati, 18,9 juta orang yang masih akan mudik," kata Jokowi saat memberikan arahan ke para kepala daerah, ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Data ini disampaikan Jokowi berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan. 

Jokowi pun mengajak para kepala daerah terus menyosialisasikan larangan mudik ke masyarakat. Ia ingin agar jumlah penduduk yang hendak mudik dapat terus berkurang.

Jokowi menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota menekankan tentang pentingnya masyarakat menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus terus diterapkan.

"Kuncinya ada di situ. Sisiplikan masyarakat secara ketat mengenai protokol kesehatan," ujar dia. 

Jokowi mengaku khawatir akan ancaman kenaikan kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran. Sebab, pada Lebaran tahun lalu, kasus virus corona naik hingga 93 persen.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dibantu forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dapat mengendalikan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

"Saya betul-betul masih khatiwar mengenai mudik di hari raya Idul Fitri yang akan datang," kata Jokowi.

"Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik Lebaran, hati-hati, cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali," kata dia. 

Adapun larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021.

Presiden Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/07525991/jokowi-hati-hati-189-juta-orang-masih-nekat-akan-mudik-lebaran

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke