Pesan Komandan Nanggala-402 dan Janji Prabowo Modernisasi Alutsista TNI

Sudah lebih dari 40 tahun KRI Nanggala-402 masuk dalam jajaran TNI AL.

Sejumlah pihak pun mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi alutsista TNI pasca-peristiwa yang menewaskan 53 prajurit KRI Nanggala-402 tersebut.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyebut, tenggelamnya KRI Nanggala-402 menjadi momentum mengevaluasi alutsista TNI, khususnya TNI AL.

"Kita harus bisa mengambil hikmah dari musibah ini. Kita harus mengevaluasi seluruh alutsista milik TNI AL," kata Gobel dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Sebagai negara maritim dengan sebaran 13.000 pulau, kata Gobel, Indonesia membutuhkan kekuatan personel TNI AL yang prima.

Terlebih, posisi Indonesia yang berada pada titik lintas membuat banyak kapal niaga dan kapal perang dari berbagai negara kerap melintasi Indonesia.

Bahkan, sejumlah titik dikategorikan sebagai hot spot karena berdekatan dengan wilayah sengketa maupun wilayah perompak dan kejahatan lainnya.

"Karena itu, Indonesia butuh armada laut yang prima dalam berbagai jenisnya," ujar politikus Partai Nasdem tersebut.

Sebelum KRI Nanggala-402 tenggelam, TNI AL mempunyai lima koleksi kapal selam.

Kelimanya adalah KRI Cakra-401, KRI Nanggala-402, KRI Nagapasa-403, KRI Ardadedali-404, dan KRI Alugoro-404.

Selain KRI Nanggala-402, KRI Cakdra-401 tergolong kapal selam yang sudah berumur. Keduanya sama-sama produksi Jerman pada 1977.

Dengan tenggelamnya KRI Nanggala-402, otomatis koleksi kapal selam TNI AL kini tinggal empat unit.

Pesan Komandan Nanggala

Jauh sebelum kapal tenggelam, Komandan KRI Nanggala-402 Letkol Laut (P) Heri Oktavian mengungkapkan kekhawatirannya atas rencana pemerintah yang akan mendatangkan kapal selam bekas.

Pesan tersebut disampaikan Heri kepada watawan Harian Kompas pada 2020, sebagaimana diberitakan Kompas.id, Minggu (25/4/2021).

Menurut Heri saat itu, yang dibutuhkan TNI AL, khususnya Korps Hiu Kencana, yakni kapal selam yang mumpuni dan memiliki kemampuan bertempur.

Heri juga sempat menyinggung kapal selam buatan PT PAL (Persero) yang dianggap tidak memuaskan serta overhaul KRI Nanggala-402 yang terus tertunda 2020 padahal kapal selam itu harus terus disiapkan.

Melihat situasi tersebut, Heri pun berharap para pembuat keputusan benar-benar memikirkan TNI dan prajuritnya.

Bukan hanya "asal bapak senang" demi pangkat dan kursi enak atau keuntungan material.

Ia juga sempat menceritakan tentang korban-korban yang jatuh akibat alutsista yang buruk.

Bahkan, menurut cerita Heri kepada Kompas, ada perwira yang justru dipersulit atasannya karena melaporkan buruknya kapal selam buatan PT PAL.

"Sama media, gue berharap, beritakan yang sebenarnya," ucap Heri ketika itu kepada Kompas.

Adapun percakapan keluh-kesah Heri ini dicurahkannya kepada seorang wartawan Harian Kompas, Edna C Pattisina yang mengenal dekat pria yang menjadi komandan KRI Nanggala-402 sejak 3 April 2020 tersebut.

Belakangan, Heri mengaku sedikit bisa bernapas lega lantaran isu pembelian kapal selam bekas yang sangat tua tak berlanjut.

Ia juga mengapresiasi orang-orang di Kementerian Pertahanan dan TNI AL yang terus berkomitmen untuk TNI AL dan Korps Hiu Kencana untuk lebih baik lagi.

"Mereka berani mengatakan yang sebenarnya," ujar Heri.

Idealnya 12 kapal selam

Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Kerja, Ryamizard Ryacudu pernah mengatakan bahwa idealnya Indonesia mempunyai 12 kapal selam. Pernyataan itu disampaikan Ryamizard pada April 2019.

"Idealnya 12 kapal selam," kata Ryamizard kala itu.

Saat itu, Ryamizard berkeyakinan Indonesia bisa melakukan pengadaan 12 kapal guna menambah daftar alutsista TNI AL dalam waktu lima hingga enam tahun ke depan.

"Lima sampai enam tahun ke depan pasti terpenuhi target itu," kata eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Dari jangka waktu yang ditargetkannya, hingga kini TNI AL baru menambah koleksi kapal selamnya satu unit, yakni KRI Alugoro-405 yang diresmikan langsung Menhan Prabowo Subianto.

KRI Alugoro-405 kini masuk Satuan Kapal Selam di bawah Komando Armada II (Koarmada II).

Modernisasi

Sementara itu, Prabowo membeberkan, dalam waktu dekat alutsista milik tiga matra TNI,  yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara segera dimodernisasi.

"Sekarang mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi dan kami yakin, saya yakin, bahwa dalam waktu dekat kelengkapan kita bisa modernisasi untuk tiga matra, darat laut, dan udara," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Bali, dikutip dari Kompas TV, Kamis (22/4/2021).

Prabowo mengungkapkan, pemerintah dan TNI saat ini tengah merumuskan pengelolaan dan pengadaan alutsista agar bisa berjalan lebih tertib dan efisien.

Kendati situasi membutuhkan pengadaan alutsista baru, Prabowo meyakini Indonesia tetap memerlukan proses peremajaan.

Sejauh ini, menurut Prabowo, banyak alutsista yang terpaksa tetap digunakan dan belum bisa dimodernisasi dengan pertimbangan lebih mengutamakan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat," ucap dia.

Sangat rumit

Di sisi lain, Prabowo menyebut, peristiwa hilang kontak (kemudian dinyatakan berstatus subsunk) KRI Nanggala-402 menunjukkan betapa rumitnya pekerjaan mengelola pertahanan negara.

Menurut dia, pengelolaan pertahanan negara setidaknya mengandung tiga unsur yang sangat krusial.

"Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan yang sangat rumit, memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan mengandung unsur bahaya," kata dia. 

Prabowo menilai, ketiga unsur dalam pengelolaan pertahanan negara tersebut berlaku di tiga aspek sekaligus, yakni darat, udara, dan laut.

Dalam mematangkan pengelolaan pertahanan negara tersebut, kata Prabowo, TNI harus selalu dalam kondisi siap tempur.

Kondisi ini pun mengharuskan TNI aktif menggelar latihan sekalipun sangat berbahaya.

Di samping itu, faktor lain yang menjadi tantangan dalam pertahanan negara yakni betapa mahalnya harga alutsista.

Akibatnya, menurut Prabowo, pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema antara mengutamakan pembangunan kesejahteraan masyarakat atau pembangunan pertahanan negara.

"Karena itu Presiden telah memerintahkan saya satu tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu masterplan, rencana induk, 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan," ucap Prabowo.