Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Dua aksi tersebut adalah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri Jakarta.

Menanggapi hal tersebut pengamat terorisme dan intelejen Stanislaus Riyanta mengungkapkan, pemuka agama harus menjadi aktor terdepan memerangi paham radikalisme di masyarakat.

Penyebabnya, lanjut Riyanta, banyak pihak yang terpapar paham radikal, menggunakan narasinya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ajaran agama tertentu.

"Kelompok teror seringkali menggunakan alasan ajaran tertentu termasuk agama, harus dilawan oleh para pemuka agama," kata Riyanta kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Ia menjelaskan, para pemuka agama harus bersatu dan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada agama yang membenarkan dan mengajarkan tindakan terorisme.

Riyanta mengatakan, hal ini penting dilakukan agar pihak-pihak yang mendukung aksi terorisme tidak lagi memiliki tempat di masyarakat.

"Ketakutan masyarakat akan semakin bertambah jika pihak yang mendukung aksi teror dibiarkan, karena memang menjadi fakta bahwa narasi yang mendukung aksi teror masih beredar di masyarakat," ucap dia.

Pemuka agama, dinilai Riyanta menjadi garda terdepan pada pemberantasan terorisme karana jika masyarakat menghadapi langsung, mereka kerap kali harus berhadapan dengan anggapan melawan dalil-dalil agama.

"Karena kelompok tersebut menggunakan dalil agama sebagai pembenaran,sehingga ketika ada yang melawan akan dihadapkan dengan (pemahaman) anti agama," tutur Riyanta.

"Untuk itu pemuka agama dari semua agama harus bersatu untuk melawan ideologi kekerasan tersebut," kata dia.

Sebagai informasi hasil temuan Litbang Kompas menyebut sebanyak 74,7 persen menganggap kinerja pemerintah sudah cukup baik melawan terorisme.

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukan bahwa sebanyak 49,8 persen responden menyatakan siap menerima mantan napi terorisme (napiter) kembali hidup di tengah masyarakat.

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan pada pertengahan April 2021 dengan melibatkan 520 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian sekitar 4,30 persen.