Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Pembayaran bisa dilakukan dengan mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Diharapkan kepada mereka yang merasa punya utang dan kami punya catatannya, akan sangat baik bila secara voluntery, secara sukarela datang ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan karana kasus (pidana) di Mahkamah Agung selesai," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari Kompas TV, Kamis (15/4/2021).

Berdasarkan catatan pemerintah, setidaknya ada enam bentuk tagihan utang dari para obligor BLBI. Mulai dari bentuk kridit, properti, rekening uang asing, hingga saham.

Di sisi lain, permasalahan jaminan dari par obligor juga memiliki segudang permasalahan.

Setidanya ada 12 isu permasalahan, di antaranya jaminan yang kini sudah berbentuk rekening uang asing, jaminan berbentuk barang yang kini sudah dikuasai orang asing, bahkan ada jaminan tanah dan bangunan yang telah berpindah tangan.

Di sisi lain, pemerintah kini sudah mulai menyiapkan skema penagihan supaya utang BLBI benar-benar menjadi aset negara secara resmi.

Salah satu skema yang disiapkan adalah akan menjalin kerja sama dengan Interpol guna memburu aset BLBI yang tersebar di sejumlah negara.

"Kita antar negara bisa pakai ekstradisi atau pidana, interpol. Tadi Menkumham sudah menyatakan pakai cara itu," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan penerapan metode gijzeling. Dalam hukum perdata, istilah gijzeling mempunyai makna untuk memenjarakan seseorang.

Pemenjaraan tersebut bukan karena unsur pidana, melainkan unsur pelanggaran perdata. Penerapan gijzeling nantinya dilakukan terhadap obligor yang mengingkari atau membangkang terhadap kewajiban membayar utang.

"Bahkan jangan juga enak-enak, kita juga mempertimbangkan langkah gijzeling (pemenjaraan badan) untuk membayar, di perdata kan ada tuh," imbuh Mahfud.

Terkait kasus BLBI, KPK telah menghentikan penyidikan perkara untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Sjamsul Nursalim merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Penghentian penyidikan juga berlaku untuk Syafruddin selaku Kepala BPPN terkait proses pemenuhan kewajiban BDNI selaku obligor BLBI.

Kemudian, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, pada Selasa (6/4/2021).

Satgas tersebut bertugas menangani dan memulihkan hak tagih negara atas sisa piutang dari dana BLBI.