Salin Artikel

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengganti 7.925 dokumen warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Secara rinci, dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan hingga Senin (12/4/2021) meliputi Kartu Keluarga sebanyak 7.585 berkas.

Kemudian KTP-el sebanyak 154 keping, akta kematian tujuh berkas, akta kelahiran 154 berkas, dan akta perkawinan 25 berkas.

"Harus gerak cepat, selesai pendataan penduduk di pagi hari, siang dokumen langsung dicetak, sore atau malamnya langsung dibagikan," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/4/2021).

Selain itu, tim tanggap darurat Dukcapil juga telah mencetak sebanyak 409 dokumen kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Zudan juga meningingatkan Dinas Dukcapil untuk dapat mengirimkan bantuan seperti administrator data base (ADB) dan peralatan cetak dokumen.

Begitu pun jika ada kebutuhan dari dinas dukcapil yang terkena bencana bisa langsung segera informasikan ke pusat.

"Terkait penggantian kartu keluarga atau pembuatan akta-akta baru dan penduduk yang kehilangan KTP tolong dibantu cetak tanpa harus dimintai surat kehilangan dari kepolisian," ujar dia.

Sebelumnya, banjir bandang serta tanah longsor akibat siklon tropis seroja terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi NTT, pada Minggu (4/4/2021).

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi melaporkan, hingga Minggu (11/4/2021) malam, terdapat 177 korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan siklon tropis seroja di daerahnya.

Sementara itu, Josef menyebut sebanyak 45 orang masih hilang dan masih dalam pencarian.

"Sampai dengan hari ini jumlah korban akibat dari siklon tropi seroja berjumlah 177 orang yang meninggal," kata Josef dalam konferensi pers dalam YouTube BNPB Indonesia, Minggu (11/4/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/12/12322051/dukcapil-telah-ganti-7925-dokumen-kependudukan-bagi-warga-terdampak-bencana

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke