Hasil Survei BLT Tak Tepat Sasaran, Politikus PDI-P Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data

Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menilai, memang ada hal yang perlu ditingkatkan dari pemerintah terutama soal pemberian bantuan.

"Menurut saya, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang itu belum ter-connect dalam sistem satu data. Sehingga setiap ada pemberian bantuan, selalu kadang dianggap tidak tepat sasaran," kata Masinton dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Ia mengatakan, dalam program pemerintah mengenai bantuan juga kerap kali didapati kelemahan misalnya ada masyarakat yang menerima bantuan berlebih atau double.

Masinton menyadari hal-hal tersebut masih menjadi masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Untuk itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P ini menekankan agar pemerintah memiliki sistem satu data guna memperbarui jumlah masyarakat yang telah mendapatkan bantuan.

"Sistem ini baik di pemerintah pusat maupun daerah, bisa di-update baik itu per triwulan, per semester. Sehingga selalu kita bisa meng-update kondisi masyarakat di bawah. Sehingga ketika ada persoalan atau ada bencana, kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemberian bantuan di masa pandemi tak perlu dipersulit birokrasinya.

Menurutnya, pernyataan Jokowi itu harusnya mampu diimplementasikan para pembantu presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Apa yang seperti disampaikan Pak Jokowi, karena ini situasi pandemi, situasi darurat. Disaster management dalam situasi ini memang harus diterapkan. Tidak harus bertele-tele, tidak perlu rumit dengan urusan birokrasi, tetapi jangan juga terjadi moral hazard di sana," ucapnya.

Selain itu, Masinton juga berpendapat pemerintah perlu memperhatikan masih adanya permasalahan ekonomi misalnya rendahnya serapan kredit.

Dia menilai, hal ini dapat menjadi tantangan ke depan dari pemerintah yang perlu diselesaikan.

Namun kabar baiknya, kata dia, pemerintah mulai menyelesaikan hal tersebut dengan cara memutuskan menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 50 juta.

"Ini artinya bahwa pemerintah concern pada persoalan ekonomi. Kemudian, pemerintah concern ingin memudahkan membantu masyarakat. Di satu sisi tetap melaksanakan protokol kesehatan, di sisi lain pemulihan ekonomi tetap menjadi bagian yang penting. Satu sehat, kemudian, persoalan ekonomi harus bisa teratasi," tutur Masinton.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah membeberkan hasil survei bahwa hanya 29,9 persen masyarakat yang menilai BLT selama masa pandemi Covid-19 tepat sasaran.

Adapun hasil tersebut didapat setelah tim survei menanyakan tentang program BLT yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat selama masa pandemi.

"Cukup menarik karena sepanjang program ini berjalan, ternyata hanya 29,9 persen masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan tunai itu tepat sasaran. Sementara 51,3 persen menyatakan tidak tepat," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).