Salin Artikel

3 Hal Ini Dinilai Jadi Masalah Utama Partai Politik

Salah satu masalah tersebut adalah transparansi partai politik yang dinilainya masih beroperasi seperti black box.

Publik, menurut Djayadi, tak tahu kegiatan dan apa saja hal yang sudah dilakukan partai politik.

"Tahu-tahu keluar keputusan menunda revisi (undang-undang) pemilu, tahu-tahu keluar keputusan mendukung undang-undang A, undang-undang B, kita enggak tahu tuh proses sebenarnya gimana di dalam itu, transparansinya enggak ada," kata Djayadi dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube LP3ES Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurut Djayadi, hal itu membuat masyarakat pada akhirnya hanya dapat menerima segala keputusan atau langka politik yang diambil partai politik.

Selain soal transparansi, Djayadi juga menilai partai politik memiliki masalah terkait demokrasi di internal partai. Kondisi ini cenderung menciptakan adanya personalisasi atau oligarki di dalam partai.

"Kalau personalisasi itu terkumpulnya atau terpusatnya kekuasaan di satu orang, kalau oligarki terpusatnya kekuasaan di mungkin beberpa orang atau beberapa kelompok yang saling meniadakan satu sama lain di dalam partai politik," ujar dia.

Menurut Djayadi, hal ini menjadi persoalan karena nyatanya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ternyata juga tidak demokratis.

Adapun masalah utama partai politik lainnya adalah hubungan partai politik dengan masyarakat yang jauh atau lemah.

Djayadi mengatakan, salah satu indikator lemahnya hubungan antara partai politik dengan masyarakat adalah rendahnya tingkat identifikasi partai (party id) yakni 12 persen pada Januari 2021 berdasarkan survei LSI.

"Itu artinya, partai-partai yang ada sekarang tidak mampu menarik masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai tersebut, hampir 90 persen masyarakat merasa tidak ada kaitan dengan partai," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/20114151/3-hal-ini-dinilai-jadi-masalah-utama-partai-politik

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke