Belajar Tatap Muka Terbatas, Pemerintah Diminta Pastikan soal Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menekankan dua syarat yang harus dipenuhi pemerintah jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Pertama, terkait kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Huda menekankan bahwa pemerintah harus memastikan dan mengawasi penerapan protokol secara ketat di tiap sekolah.

"Ini harusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) me-monitoring secara masif terhadap kesiapan sekolah," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/3/2021).

Huda menegaskan bahwa sekolah harus memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung penerapan protokol kesehatan.

Misalnya, ketersediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, ketentuan jaga jarak di kelas dan kewajiban menggunakan masker di area sekolah.

"Karena fakta di lapangan, sarana dan prasarana sekolah kita itu mayoritas belum memenuhi protokol kesehatan," tuturnya.

Kemudian, Huda mengatakan, pihak sekolah juga harus mengatur jarak dan waktu jika siswa dari berbagai tingkat pendidikan, dari SD hingga SMA, menggunakan satu gedung yang sama.

"Memastikan bahwa siswa yang ada dalam kelas harus setengahnya yaitu 50 persen. Itu harus jelas. Pengaturan waktu sekolahnya juga harus jelas," ujar Huda.

Syarat kedua yakni terkait sosialisasi dan simulasi pembelajaran tatap muka.

Huda mengatakan, sosialisasi dan simulasi itu harus dilakukan sekolah, mulai dari tiga bulan sebelum pembelajaran tatap muka diterapkan.

"Simulasi itu menjadi penting supaya anak-anak yang baru kembali ke sekolah itu menjadi tahu, situasinya sekarang seperti apa melakukan pembelajaran tatap muka," kata dia.

Huda menuturkan, simulasi pembelajaran tatap muka juga harus mengatur sejak saat siswa berangkat dari rumah hingga kembali ke rumah. Dalam hal ini, peran orangtua siswa atau wali sangat diperlukan.

Selain itu, Huda mengusulkan agar siswa berada di sekolah hanya selama dua jam.

"Jadi partisipasi orangtua, partisipasi mereka supaya mengantar langsung anaknya ke sekolah, mau naik ontel, sepeda motor, terserah. Tapi sementara waktu jangan naik kendaraan umum dahulu," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan, institusi pendidikan dan sekolah bisa menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru, Juli 2021.

Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"Pada ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferesi pers, Selasa (30/3/2021).

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.