Salin Artikel

Survei: 37,6 Persen Responden Tak Setuju Moeldoko Dijadikan Ketum Demokrat, 18,1 Persen Setuju

Ini berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden yang mengetahui adanya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang.

Charta Politika melalukan survei pada 20-24 Maret 2021 dengan pertanyaan "Apakah Anda setuju dengan hasil KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat?".

“Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Demokrat, 37,6 persen menyatakan tidak setuju dengan penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Minggu (28/3/2021).

Sementara itu, 18,1 persen menyatakan setuju, dan 44,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

Pertanyaan tersebut dikembangkan lagi dengan pertanyaan yang menyatakan adanya keterlibatan pihak Istana dalam kisruh Partai Demokrat.

"Menurut Anda, apakah pemerintah Jokowi terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB?"

Sebanyak 51,3 persen menyatakan tidak terlibat, 15,7 persen menyatakan terlibat, dan 33,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.

"Pada responden yang mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, mayoritas 51,3 persen menyatakan pemerintahan Jokowi tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum," ucap Yunarto.

Adapun survei ini dilakukan sebagai evaluasi kebijakan, aktivitas masyarakat, dan peta politik triwulan I 2021.

Akibat pandemi Covid-19, kegiatan survei dilakukan melalui wawancara telepon.

Sebanyak 195.638 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia dalam rentang 2 tahun terakhir.

Margin of error dalam survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Jumlah sampel yang berhasil diwawancara sebanyak 1.200 responden dengan kriteria minimal berusia 17 tahun atau telah memenuhi syarat pemilih.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/29/12002821/survei-376-persen-responden-tak-setuju-moeldoko-dijadikan-ketum-demokrat-181

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke