Penyuntikan Vaksin AstraZeneca Dihentikan Sementara di Sulut, Menkes: Komnas KIPI Sampaikan Hasil Kajian Besok

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, prosedur penanganan KIPI dimulai dari investigasi yang dilakukan Komite Daerah (Komda). Kemudian, hasil investigasi tersebut dilaporkan kepada Komnas KIPI.

"Vaksin AstraZeneca di Sulawesi Utara itu sudah di Komda KIPI, dan setahu saya Komnas KIPI akan bicara besok," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Sabtu (27/3/2021).

Budi mengatakan, penyuntikan vaksin Covid-19 AstraZeneca di Sulut tidak sebanyak di Bali, Jawa Timur dan TNI-Polri.

Ia mengaku belum menerima laporan KIPI di daerah lain selain Sulawesi Utara.

"Di tempat lain saya enggak denger ada KIPInya sampai sekarang, Sulut itu sedikit sekali yang disuntik (vaksin AstraZeneca). Mungkin di bawah 1.000 atau dibawah 500, Bali itu udah udah puluhan ribu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinkes Sulawesi Utara menghentikan sementara penyutikan vaksin AstraZeneca melalui Surat pemberitahuan dengan Nomor: 440/Sekr/001.VC19.E/III/2021 yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Sulut Debie Kalalo, Sabtu.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Sulut Steaven Dandel menjelaskan, penghentian penyuntikan vaksin AstraZeneca hanya bersifat sementara.

"Langkah hati-hati ini harus diambil mengingat adanya angka kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) sebesar 5-10 persen dari total yang divaksin AstraZeneca," jelasnya kepada wartawan, Sabtu.

Dikatakannya, KIPI ini hadir dalam bentuk gejala demam, menggigil, nyeri badan, nyeri tulang, mual dan muntah.

Dalam emergency use authorization (EUA) vaksin AstraZeneca, sebenarnya telah disebutkan bahwa KIPI ini adalah efek simpang (adverse effect) dari vaksin AstraZeneca yang sifatnya sangat sering terjadi (very common artinya 1 di antara 10 suntikan) dan sering terjadi (common -1 di antara 10 sd 1 diantara 100).

"Hal ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian atau pencegahan (precaution)," sebutnya.

Menurut Steaven, komunikasi risiko yang diambil, langkah pertamanya didahului dengan investigasi oleh Komda KIPI bersama dinkes, Kemenkes dan WHO, sebelum dilakukan media release.

Langkah ini juga perlu dilakukan untuk menyediakan pola dan pendekatan vaksinasi terutama yang targetnya adalah unit usaha atau institusi.

"Supaya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap karyawannya. Tetapi bertahap, agar supaya unit usaha tidak perlu ditutup kalau ada banyak karyawan yang terdampak KIPI," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya perlu mempersiapkan komunikasi risiko kepada masyarakat untuk dapat menerima fakta ini.

"Supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat," kata Steaven.