Doni Monardo: Merawat Bangsa Tak Hanya dengan Demokrasi, tapi Juga Ecocracy

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, manusia harus mampu menjaga hubungannya dengan Tuhan, manusia dan alam.

Hal tersebut disampaikan Doni dalam orasi ilmiah usai menerima gelar Doktor Kehormatan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) secara virtual, Sabtu (27/3/2021).

Doni mengatakan, apabila manusia memiliki hak asasi manusia, maka alam dan lingkungan juga memiliki hak serupa.

"Saya pernah dikunjungi beberapa ahli hukum untuk silaturahmi. Saat itu, sambil bergurau saya katakan TNI kerap diidentikan dengan pelanggaran HAM masa lalu, saya bertanya, kalau terjadi pelanggaran hak asasi sungai, hak asasi pohon siapa yang bertanggung jawab?," kata Doni.

Doni mengatakan, dirinya memiliki prinsip bahwa merawat bangsa tidak hanya mengedepankan demokrasi, tapi juga harus mengedepankan prinsip kedaulatan lingkungan (Ecocracy).

"Saya ulangi, tidak hanya mengedepankan demokrasi kedaulatan rakyat tapi harus mengedepankan prinsip ekokrasi kedaulatan lingkungan," ujarnya.

Doni mengatakan, kecintaannya terhadap pohon sudah bertahun-tahun sebelum ia menjabat sebagai Kepala BNPB.

Doni menuturkan, saat bertugas di Paspampres, ia membangun kebun bibit trembesi di Cikeas pada 2008.

Tak berhenti di situ, kebun bibit trembesi juga dikembangkan dengan 100.000 bibit yang ditanam di wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi, DKI Jakarta dan Kudus.

Pada 2011, Doni mendirikan Paguyuban Budiasi di Sentul, Bogor yang berhasil memproduksi lebih dari 20 juta pohon.

"Presiden Jokowi pada tahun 2017 meminta saya juga membuatnya di Maluku," ucapnya.

Lebih lanjut, Doni mengatakan, saat dilantik sebagai Pangdam III/Siliwangi pada November 2017, masalah ekosistem Sungai Citarum menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Ketika itu, masalah sungai Citarum dapat diselesaikan dengan baik oleh Doni bersama prajurit TNI. Bahkan, ia mengusulkan, nama Citarum Harum dan strategi penanganannya kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan pada 2017.

"Saya juga melaporkan ke Presiden Jokowi tentang Citarum, saya sampaikan diperlukan payung hukum agar TNI ikut membantu memulihkan Citarum dan pada 22 Februari 2018 Presiden mendeklarasikan program Citarum Harum," pungkasnya.