Salin Artikel

Disinggung Masuk Partai Emas, Max Sopacua: Coba Cek ke Kemenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua berdebat dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Renanda Bachtar dalam acara Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Renanda mempertanyakan posisi Max Sopacua dalam berpolitik, apakah berada di Partai Emas atau Partai Demokrat versi KLB.

Max lantas membantah posisinya di Partai Emas dan meminta Renanda mengecek kebenarannya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pak Renanda ini jangan-jangan tidak pernah membaca. Kok dia menyinggung saya dengan Partai Emas. Dan dia menanyakan kepada saya, mana surat keluarnya dari Partai Emas? Bukalah itu di Kemenkumham sana, apakah ada yang namanya Partai Emas?" ucap Max dalam acara Kompas Petang, Kamis.

Menurut Max, hingga kini Partai Emas baru sampai pada tahap gagasan dan berkumpul untuk membuat sebuah partai. Ia tidak terima namanya disangkutpautkan dengan Partai Emas.

"Dibilang bahwa saya ada di Partai Emas. Silakan cek ke Kemenkumham. Apakah ada partai yang namanya Partai Emas itu? Itu baru persiapan, belum ada itu Partai Emas," ucap Max.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Renanda menyinggung Max merupakan anggota Partai Emas.

Oleh karena itu, Renanda mempertanyakan legal standing Max saat ini apakah masih berada di Partai Emas atau sudah masuk ke Partai Demokrat versi KLB.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda.

Adapun pertanyaan tersebut disampaikan Renanda sebelum menjawab tudingan Max soal keterlibatan Partai Demokrat dalam korupsi proyek Hambalang.

Kubu KLB menyelenggarakan konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021) siang.

Saat konferensi pers tersebut, Max Sopacua meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi Hambalang.

Sebab, ia menilai hingga kini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus itu, tetapi belum tersentuh oleh hukum.

"Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Max Sopacua sempat diberitakan bergabung dengan Partai Esa Masyarakat Sejahtera (Partai Emas).

Max diketahui keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas pada Jumat (11/12/2020).

"Saya ingin mengatakan saya secara resmi meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi bagian dari Partai Emas pimpinan Bu Hasnaeni,” ujar Max di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas di kawasan Kemang, Jakarta pada Jumat (11/12/2020) sore.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/13032321/disinggung-masuk-partai-emas-max-sopacua-coba-cek-ke-kemenkumham

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke