Salin Artikel

Wapres Minta Jumlah dan Kualitas Faskes Tingkat Pertama Ditingkatkan

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menjadi keynote speech di webinar Universitas Indonesia (UI) bertema Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (25/3/2021).

"Kita perlu meningkatkan jumlah dan kualitas FKTP atau puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan, baik layanan kesehatan kuratif maupun layanan pemberdayaan kesehatan masyarakat," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, Kementerian Kesehatan melalui Laporan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 menyebutkan, jumlah fasilitas kesehatan di 34 provinsi terdiri dari 2.344 rumah sakit (pemerintah dan swasta), 10.134 puskesmas, dan 9.205 klinik kesehatan.

Menurut dia, dalam suatu negara besar yang memiliki sistem jaminan kesehatan nasional berbasis asuransi kesehatan, berfungsinya FKTP secara optimal merupakan suatu keharusan.

"FKTP merupakan titik pertama yang dikunjungi pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Menempatkan fungsi FKTP sebagai gatekeeper atau penjaga gawang di tingkat akar rumput merupakan kunci dalam pengendalian kesehatan masyarakat," kata Ma'ruf.

Dengan demikian, kata dia, biaya kesehatan secara nasional pun akan turun.

Sebab selama ini biaya kesehatan dalam program JKN yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cukup tinggi.

Hal tersebut dikarenakan upaya pengobatan (kuratif) lebih banyak dilakukan daripada pencegahan (preventif dan promotif).

"Keterbatasan jumlah puskesmas seperti saat ini dengan banyaknya pasien yang perlu dilayani, menyebabkan puskesmas lebih fokus kepada pelayanan kuratif dan tidak fokus pada pelayanan promotif dan preventif.

Menurut Ma'ruf, peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan dapat dilakukan dengan melibatkan klinik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Mereka diharapkan turut menjadi gatekeeper untuk menangani upaya kesehatan perorangan yang bersifat kuratif.

"Diharapkan dengan langkah ini beban puskesmas dalam layanan kuratif dapat dikurangi dan lebih melakukan fungsinya untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/25/16074041/wapres-minta-jumlah-dan-kualitas-faskes-tingkat-pertama-ditingkatkan

Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke