Petani Dinilai Paling Dirugikan Dengan Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, petani menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kebijakan impor 1 juta ton beras oleh pemerintah pusat.

Menurut Trubus, tanpa kebijakan tersebut, petani masih harus berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan seperti harga pupuk yang melonjak, maupun permainan harga oleh tengkulak.

Dengan kebijakan impor beras, lanjut Trubus, petani semakin menghadapi situasi yang sulit.

"Petani itu sudah dirugikan dengan tengkulak yang kerap mencicil pembayaran hasil beras pada petani, belum harga pupuk yang tinggi, sekarang dengan kebijakan impor beras mereka (petani) semakin kesulitan," jelas Trubus pada Kompas.com, Senin (22/3/2021).

Apalagi, lanjut Trubus, harga beras tidak pernah mengalami lonjakan seperti harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai atau bawang.

Dengan harga yang terus menerus dipertahankan stabil, terlebih keinginan pemerintah untuk melakukan impor beras, petani semakin tidak diberi akses untuk menjadi sejahtera.

"Kebijakan ini memangkas akses petani untuk berkembang dan bisa hidup sejahtera. Petani sangat tidak diuntungkan dari segi harga (beras) maupun kapasitas produksinya. Kebijakan ini sama sekali tidak menguntunkan petani padi," ungkap Trubus.

Trubus kemudian mempertanyakan komitmen pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo untuk pro terhadap petani.

Jika kebijakan ini dilakukan, maka ia juga menegaskan bahwa kementerian justru menunjukan sikap kontra produktif pada pernyataan Jokowi tentang cinta produk dalam negeri.

"Artinya ya kebijakan ini berseberangan atau kontra produktif dengan sikap Pak Jokowi yang menggaungkan cinta produk dalam negeri, dan peningkatan kualitas produk indonesia," turur Trubus.

"Selain itu publik juga mempertanyakan sikap Pak Jokowi untuk melakukan perlindungan pada para petani," sambungnya.

Sebagai informasi kebijakan pemerintah untuk melakukan impor 1 juta ton beras tidak disetujui oleh beberapa kepala daerah.

Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta pemerintah pusat menunda impor beras sampai musim panen berakhir.

Juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang justru meminta pemerintah membeli beras dari Jawa Barat yang mengalami surplus sebanyak 300.000 ton.

Penolakan juga ditunjukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah, yang menegaskan cadangan beras di wilayahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir Mei 2021.