Salin Artikel

Soal Polemik All England, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Komunikasi Diplomatik dengan Inggris

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi diplomatik dengan Inggris, serta pihak penyelenggara  ajang All England 2021.

Adapun Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya minta pemerintah mengambil langkah-langkah tepat agar polemik yang terjadi di ajang tersebut tidak berlarut-larut, serta tidak berdampak negatif terhadap citra bulutangkis internasional,” ujar Sufmi, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/3/2021).

Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari pertandingan All England 2021.

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (18/03/2021), otoritas kesehatan Inggris mengatakan ada penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 dalam penerbangan yang sama dengan tim Indonesia.

Sesuai dengan regulasi Pemerintah Inggris, seluruh tim yang berada pada satu pesawat tersebut diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari hingga Selasa (23/3/2021) di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Pengumuman ditarik mundurnya tim dari Indonesia juga disampaikan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) melalui postingan di Instagram.

Merespon postingan BWF, Sufmi mengaku, menghormati kebijakan dari pemerintah Inggris dalam penanganan Covid-19 di negara tersebut.

“Namun demikian, kami juga sangat menyayangkan terhadap badan BWF serta panitia penyelenggara yang seolah tidak cermat dan tidak siap dalam melaksanakan All England 2021 di tengah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Menurut Sufmi, pihak penyelenggara harus mempunyai solusi alternatif atas berbagai kemungkinan yang terjadi dalam event turnamen bulutangkis tersebut.

“Termasuk solusi terhadap tim nasional (timnas) Indonesia. Pasalnya, mereka sudah jauh hari melakukan vaksin Covid-19 dan test swab yang menunjukan hasil negatif,” imbuhnya.

Respon pemerintah Indonesia

Menanggapi polemik pemaksaan walk out (WO) tim Indonesia dari All England 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menilai BWF selaku penanggung jawab turnamen bersikap tidak adil.

Hal ini karena pemain tunggal putri Turki, Neslihan Yigit, tetap berkiprah di All England walau satu pesawat dengan kontingen Indonesia.

Adapun pemain tersebut yaitu pemain tunggal putri, Neslihan Yigit. Ia tetap bermain pada babak pertama sekaligus lolos ke fase selanjutnya usai mengalahkan wakil Perancis, Marie Batomene.

"Kalau benar berita soal pemain lain yang satu pesawat dengan tim kami, tetapi tetap diperbolehkan main, maka ini tidak adil," kata Zainudin, seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Untuk menangani masalah tersebut, Menpora pun telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London dan PBSI.

Zainudin menjelaskan, KBRI secara khusus akan berupaya untuk mengintervensi pemerintah dan otoritas kesehatan Inggris (NHS), serta BWF demi memperjelas apa yang sebenarnya terjadi.

Ia berharap, hasil koordinasi dapat menjadi jawaban publik bahwa tim Indonesia mundur bukan karena dicurangi.

"Jangan sampai ada spekulasi yang muncul karena Indonesia begitu diperhitungkan dalam cabang olahraga (cabor) bulutangkis. Kemudian ada cara-cara tidak fair yang telah dilakukan kepada tim kami," ujar Zainudin.

"Saya harap ini benar-benar soal aturan di sana dan harusnya panitia sudah mempelajari. Sehingga meski ada karantina, hal itu tidak merugikan negara-negara peserta," sambungnya.

Sebagai informasi, pada pertemuan KBRI dengan pihak-pihak terkait di ajang All England 2021, Kamis (18/3/2021) bertujuan untuk membuat tim Indonesia tetap tampil di turnamen tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/12442941/soal-polemik-all-england-wakil-ketua-dpr-minta-pemerintah-lakukan-komunikasi

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke