Hal itu disampaikan Mahfud usai menghadiri Rapat Pimpinan Bakamla dan Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (16/3/2021).
"Bakamla menjadi sentral koordinasi," ujar Mahfud, Selasa (16/3/2021).
Kendati menjadi sentral pengamanan, kata Mahfud, hal itu tetap tak mengurangi kewenangan instansi lain dalam menjalankan tanggung jawabnya mengamankan perairan Indonesia.
"Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing (instansi) agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," kata Mahfud.
Diketahui, selama ini pengamanan laut kerap terjadi tumpang tindih kewenangan instansi. Salah satunya dengan TNI Angkatan Laut (AL).
Hal ini juga yang menjadi pekerjaan rumah (PR) agar segera dibenahi.
Selain itu, lanjut Mahfud, Bakamla juga mempunyai PR lain, yakni pembenahan administrasi di internal Bakamla.
Mengingat, Bakamla sebelumnya pernah mempunyai masalah terkait administrasi.
Ia pun mengharapkan Bakamla terus memperbaiki terkait administrasi.
"Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan opini disclaimer dan itu Insya Allah bisa dilakukan karena sekarang ini sudah lebih terbuka, administrasi lebih bagus dan sebagainya," kata Mahfud.
"Ini penting, administrasi itu kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi saja, sehingga lalu kesalahannya menjadi fatal," imbuh dia.
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/13130331/mahfud-tegaskan-bakamla-sentral-koordinasi-pengamanan-laut-indonesia