Soal Isu Presiden 3 Periode, Pengamat: Ada yang Berupaya Manfaatkan Absennya Sikap Kritis DPR dan Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, ada pihak yang sengaja melontarkan isu perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut dia, pihak tersebut sengaja memanfaatkan sikap tidak kritis yang mayoritas ditunjukan oleh DPR dan partai politik.

"Di tengah absennya sikap kritis mayoritas partai politik dan DPR kemungkinan isu-isu strategis seperti presiden 3 periode bisa disetujui. Ada orang yang bergerilya di bawah permukaan memunculkan isu sensitif," jelas Adi pada Kompas.com, Senin (15/3/2021).

Lebih lanjut, Adi menerangkan bahwa pihak-pihak ini ibarat hantu. Sebab tidak pernah diketahui siapa aktor yang menghembuskan isu tersebut.

Namun disisi lain, menurut Adi, pihak-pihak ini memanfaatkan celah agar isu yang disampaikan dapat disetujui oleh DPR, parpol dan pemerintah.

"Mereka berpikir ada celah-celah yang bisa dimasuki karena selama ini DPR dan parpol seringkali tunduk pada kebijakan politik pemerintah secara umum. Misalnya adanya revisi Undang-Undang KPK, semua setuju, Undang-Undang Minerba juga menyetujui," kata Adi.

Adi mengungkapkan bahwa isu penambahan masa jabatan presiden tidak akan terjadi jika fungsi check and ballance DPR dan parpol berjalan dengan baik. Selain itu, munculnya isu ini juga berpotensi memunculkan aksi saling tuduh antara anggota dewan dengan parpol.

"Memanfaatkan kealpaan (DPR dan Parpol). Orang sedang mencoba memberi angin segar, DPR dan parpol yang tidak pernah punya sikap, saat ini mulai saling tuduh dan menunjukan dirinya masing-masing," imbuh dia.

Sebelumnya tudingan amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dua periode jabatan Presiden menjadi tiga periode disampaikan Pendiri Partai Ummat Amien Rais.

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," tutur Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin.

"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden bisa dililih 3 kali," imbuhnya.

Tudingan Amien Rais itu ditampik oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang mengatakan bahwa Jokowi tetap patuh pada ketentuan masa jabatan Presiden dua periode.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyebut, masa jabatan presiden dua periode sudah ideal dan tidak perlu diubah.

Basarah menjelaskan, wacana amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden akan berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab jika hal itu terjadi, maka kepentingan yang diakomodir bukan kepentingan bersama, namun hanya kepentingan perorangan.

"Sebuah perubahan konstitusi harus dilandasi oleh kepentingan serta kebutuhan bangsa dan negara yang lebih besar dan visioner," pungkas dia.