Salin Artikel

Bantah Kantor Proklamasi Berdiri Atas Mahar Pilkada, Bendum Demokrat: Itu Sumbangan Para Kader

Menepis tudingan tersebut, Renville menegaskan bahwa kantor DPP Partai Demokrat justru dibeli atas kumpulan sumbangan dari para kader.

"Ini inisiatif para kader agar DPP memiliki kantor sendiri. Atas desakan teman-teman daerah, dan dukungan teman-teman daerah. Ya sudah akhirnya kita kenclengan, kami di kebendahara umuman menyebutnya sumbangan," kata Renville saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/3/2021).

Dengan pernyataan tersebut, dia juga membantah tudingan Jhoni Allen soal adanya mahar pilkada.

Menurutnya, tidak ada mahar pilkada dalam tubuh Partai Demokrat sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Ketua Umum sekarang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia juga menepis tudingan Jhoni Allen yang menyebut SBY mengetahui soal mahar pilkada.

"Nggak ada untuk pilkada itu mahar pilkada. Mahar-mahar nggak ada, kita nggak pernah pakai mahar-mahar begitu," ujarnya.

Renville menceritakan awal mula bagaimana kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi pada akhirnya dapat berdiri.

Mula-mula, ia mengatakan bahwa para kader sudah menginginkan agar DPP memiliki kantor sendiri. Hal ini karena, para kader Demokrat di daerah justru memiliki kantor, sedangkan di pusatnya tidak.

"Karena saya, waktu zaman itu saya ketua DPD Jawa Timur, ini dorongan dari daerah. Saya juga ikut mendorong untuk DPP punya kantor sendiri. Masa kami di Jawa Timur punya kantor sendiri, Jawa Tengah punya kantor sendiri, DPP masa belum punya, kan begitu," ucapnya.

Lanjut Renville, atas desakan tersebut maka para Demokrat daerah berinisiatif untuk bersama menyumbang uang dalam mendirikan kantor DPP.

Ia juga mengatakan, sumbangan itu bahkan sudah dilakukan sejak Agustus 2015 pada saat kepemimpinan SBY sebagai ketua umum.

"Urunan ini dimulai sejak Agustus 2015 kalau nggak salah, kami mulai menabung ini. Jadi nabungnya lama, bukannya dapat duit sekian nggak sampai setahun lalu beli kantor, bukan," tutur dia.

Dia menuturkan, usaha mengumpulkan sumbangan itu pun akhirnya selesai sekitar lebih kurang dua tahun. Dana untuk membeli Kantor Proklamasi itu pun akhirnya terkumpul.

Diberitakan sebelumnya, Jhoni Allen Marbun menyebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Mantan kader Demokrat AHY itu mengatakan, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas pada 16 Februari 2021.

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada," kata Jhoni di Jakarta, Kamis (11/3/2021), seperti dikutip Kompas.tv.

Saat itu, kata dia, SBY juga menyebut bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Beliau mengatakan, (mahar pilkada) membeli kantor di Proklamasi," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/12/18143191/bantah-kantor-proklamasi-berdiri-atas-mahar-pilkada-bendum-demokrat-itu

Terkini Lainnya

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke