Salin Artikel

Eksklusif, Melihat Dapur Polisi Virtual

PRIIITTT.. peluit Polisi kini tak hanya terdengar di dunia nyata, tapi akan nyaring juga di dunia maya bagi para terduga pelanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pertanyaannya, apakah kehadiran polisi di dunia virtual akan memberikan rasa aman atau malah memunculkan ketakutan bagi masyarakat? Pertanyaan ini penting.

Untuk melihat lebih dalam, saya memasuki "dapur" polisi virtual yang paling privat, eksklusif!

Saya beruntung bisa menjadi jurnalis pertama yang memasuki hampir setiap sudut ruangan di kantor polisi virtual di gedung Bareskrim POLRI. Letaknya di lantai paling tinggi di gedung yang terdiri dari belasan lantai ini.

Saya diajak berkeliling oleh sejumlah Kepala Subdirektorat (Kasubdit) berpangkat Komisaris Besar, hingga pucuk pimpinan tertingginya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Slamet Uliandi.

Pejabat tinggi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri ini banyak makan asam garam di bidang intelejen, reserse, dan penindakan teror, termasuk operasi menumpas kelompok Santoso di Sulawesi Tengah.

Ada sejumlah ruangan yang saya dan Tim AIMAN masuki. Ada ruang mediasi. Ruangan ini digunakan untuk memediasi dua pihak terkait dalam kasus pencemaran nama baik.

"Jadi tidak ujuk-ujuk langsung proses hukum. Kita upayakan dua pihak yang bersengketa untuk mediasi di ruang ini," kata Brigjen Pol Slamet.

Ruangannya jangan dibayangkan sempit dan angker. Tidak sama sekali. Justru mirip restoran atau cafe yang nyaman dengan pemandangan gedung-gedung ibu kota yang tinggi dan indah.

Dari ruang mediasi saya berkunjung ke ruangan interogasi. Ruangan ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan bila terjadi upaya hukum yang merupakan upaya terakhir jika harus dilakukan.

Ruangan interogasi ini mirip sekali dengan ruangan di film-film Hollywood. Luasnya sekitar 4 kali 4 meter. Ada meja dengan lampu di atas meja itu. Kursi-kursi di meja itu saling berhadapan.

Yang paling mirip adegan Hollywood adalah kaca satu arah yang bisa memantau proses interogasi yang dilakukan Polisi dari luar ruangan.

Wawancara AIMAN yang akan tayang pada pada Senin, 8 Maret 2021, pukul 20.00 satunya dilakukan di ruangan interogasi ini.

Ruang kendali utama

Yang paling privat dari semua ruangan adalah ruang pengendali utama Siber Bareskrim Polri. Saya cukup terkejut karena diberikan akses ke ruangan ini. Saya sungguh mengapresiasi keterbukaan Polri.

"Ini baru soft launching, nanti launching resminya baru akan dilakukan oleh Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit)," ungkap Slamet.

Di ruang pengendali utama itu ada layar super bersar, melebihi ukuran layar bioskop. Mereka yang berada di ruangan ini adalah anggota Polri yang terlatih di bidang teknologi informasi.

Pada layar yang super besar itu terpampang garis-garis berwarna yang menandakan dugaan kejahatan yang termonitor secara realtime di sejumlah negara di dunia.

Macam-macam bentuk kejahatannya. Ada yang mencuri data, malware, atau menyusupkan mesin algoritma di perangkat korban. Dan yang luar biasa, walaupun kita berada di Indonesia, tapi sistem ini bisa mendeteksi lalu lintas dugaan yang terindikasi kejahatan ini di negara-negara lain.

Garis-garis berwarna di peta Indonesia nyaris tidak ada alias sangat sedikit. Garis berwarna banyak nampak di negara-negara asia bagian tengah dan timur, Eropa bagian selatan, sebagian Amerika Selatan dan sebagian kecil Afrika.

Saya kembali ke isu dihidupkannya polisi virtual. Saya bertanya kepada Brigjen Slamet, apa yang akan dilakukan dengan Polisi Virtual ini? Bagaimana prosesnya? Mana yang perlu dipilah masuk ke kasus hukum dan mana yang tidak? Bagaimana dengan transparansi berkeadilan alias keberimbangan yang jadi tantangan?

Jangan sampai ada kesan yang mendukung penguasa tak dilanjutkan prosesnya, sebaliknya yang mengkritik pemerintah cepat dilakukan?

Semua pertanyaan lengkap ini, saya ajukan di program AIMAN.

Tapi, beberapa di antaranya saya beroleh jawaban. Polisi Virtual adalah sistem yang dibangun untuk menempatkan proses hukum dari pelaksanaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai jalan terakhir (ultimum remedium).

Proses bertingkat pelanggar UU ITE

Ada proses bertingkat yang dilakukan. Pertama jika ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran UU ITE maka petugas patroli polisi virtual akan melaporkan kepada pimpinan. Kemudian bentuk indikasi dugaan tersebut diuji di hadapan ahli bahasa hingga ahli pidana.

Setelah dinyatakan valid bahwa ada dugaan pelanggaran, proses selanjutnya adalah mengirim pesan teguran kepada akun yang terindikasi melanggar tersebut melalui pesan privat (Direct Message).

"Ini supaya yang bersangkutan, tidak dipermalukan di hadapan publik!" jelas Brigjen Slamet.

Teguran ini berupa pesan bahwa ada potensi pelanggaran Undang-undang ITE. Pemilik akun diminta untuk menghapusnya. Jika sudah dihapus, proses dihentikan. Selesai.

Meski demikian record alias catatan atas unggahan sebelumnya yang mengandung dugaan pelanggaran pidana tetap tersimpan di arsip Tipidsiber Bareskrim Polri.

Pada kasus lainnya, jika dua kali diminta untuk menghapus tapi tidak dihapus juga, maka akan dikirimkan surat resmi kepada yang bersangkutan.

Jika surat resmi tak diindahkan maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, proses hukum akan dijalankan hingga pengadilan.

Bagaimana dengan akun anonim (tanpa nama/identitas asli)?

"Polisi punya perangkat dan kemampuan yang cukup untuk mengetahui mereka yang anonimus. Satu contohnya adalah kasus dugaan penghinaan lagu Indonesia Raya yang berada di Malaysia. Kita berhasil mengungkapnya tuntas," kata Brigjen Slamet.

Apresiasi dan pro-kontra

Jika dilihat dari semangatnya, keberadaan polisi virtual terasa positif. Pemidanaan akan ditempuh sebagai jalan terakhir.

Suara-suara kekhawatiran tetap ada. Salah satunya dari Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SafeNet yang diwawancarai di Sapa Indonesia Pagi, KompasTV 26 Februari 2021, pekan lalu.

"Ini menimbulkan ketakutan baru, ya. Dimana polisi bisa hadir sewaktu-waktu di ruang privat kita. Dia bisa ketuk DM kita dan atau japri," kata Damar.

Menarik untuk dicermati bagaimana kerja-kerja polisi virtual ke depan.

Menarik pula dicermati bagaimana dengan kasus bila ada peretasan yang peretasnya sengaja untuk menuliskan unggahan yang melanggar hukum?

Sebuah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan!

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/08/07000091/eksklusif-melihat-dapur-polisi-virtual

Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke