Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

"Tentu pendataan terkait pekerja yang akan divaksinasi melalui mekanisme vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri ini perlu diperjelas, dibuat detil," kata Melki saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Melki memberi catatan khusus terkait pendataan karena vaksinasi gotong royong berjalan beriringan dengan program vaksinasi pemerintah yang kini menyasar lansia dan petugas publik.

Menurut Melki, proses pendataan merupakan salah satu aspek yang mesti dibenahi dalam program vaksinasi pemerintah selain pelaksanaan di lapangan.

"Jangan sampai menimbulkan masalah baru di tengah vaksin program yang sedang berjalan sehingga ada pembedaan dan tidak menimbulkan masalah," kata dia.

Politikus Partai Golkar juga menegaskan, vaksinasi gotong royong diberikans secara gratis kepada pekerja sehingga tidak boleh ada pemotongan pendapatan atau penjualan vaksin kepada pekerja.

"Sehingga tentu perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka juga berkomitmen untuk tidak memberikan vaksin ini di luar skema yang sudah diputuskan tersebut," ujar Melki.

Diberitakan sebelumnya,Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pendanaan vaksinasi gotong royong dibebankan kepada perusahaan yang mengikuti vaksinasi.

Hal tersebut disampaikan Nadia guna menjelaskan isi aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan, Rabu (24/2/2021).

Nadia juga mengatakan, vaksinasi gotong royong ini diberikan perusahaan secara gratis kepada karyawan, karyawati, dan keluarga.

"Seluruh penerima vaksin gotong-royong tidak akan dipungut biaya apa pun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi gotong-royong," kata Nadia dalam konferensi pers, Jumat.