Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Demi mencegah kebocoran tersebut, Rahmad mendorong masyarakat dan instansi terakit mengawasi jalannya vaksinasi gotong royong.

"Dalam pelaksanaan di lapangan perlu diawasi dengan baik jangan sampai muncul kebocoran, vaksin gotong royong diuangkan, dibisniskan, kepada individu individu di luar yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan," kata Rahmad saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Rahmad pun mengapresiasi program vaksin gotong royong karena dinilai dapat mempercepat proses terbentuknya herd immunity agar pandemi Covid-19 dapat segera teratasi.

Ia juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang menegaskan vaksinasi gotong royong harus dilakukan secara gratis bagi karyawan perusahaan.

Menurut Rahmad, hal itu menjadi jawaban atas kekhawatiran munculnya kecemburuan apabila hanya yang memiliki uang yang dapat menjalani vaksinasi.

"Yang paling penting adalah vaksin gotong royong tidak diperuntukan bagi individu-individu di luar yang tidak ada kaitanya dengan perusahaan sehinga terhindarkan stigma yang punya uang mendapatkan vaksi duluan," ujar Rahmad.

Diberitakan sebelumnya,Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pendanaan vaksinasi gotong royong dibebankan kepada perusahaan yang mengikuti vaksinasi.

Hal tersebut disampaikan Nadia guna menjelaskan isi aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan, Rabu (24/2/2021).

Nadia juga mengatakan, vaksinasi gotong royong ini diberikan perusahaan secara gratis kepada karyawan, karyawati, dan keluarga.

"Seluruh penerima vaksin gotong-royong tidak akan dipungut biaya apa pun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi gotong-royong," kata Nadia dalam konferensi pers, Jumat.