Salin Artikel

Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Pers, Jokowi Harap Beri Perlindungan

Tiba di lokasi sekitar pukul 09.15 WIB, Jokowi langsung berkeliling didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh.

Jokowi menyebut bahwa vaksinasi terhadap insan pers ini sesuai dengan yang telah ia janjikan saat peringatan Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu.

"Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional bahwa kami ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media," kata Jokowi di lokasi.

Jokowi berharap vaksinasi Covid-19 juga akan segera diberikan untuk insan pers di provinsi-provinsi lain di Tanah Air.

Ia ingin vaksin Covid-19 memberikan perlindungan kepada awak media yang kerap berinteraksi dengan banyak orang selama bertugas.

"Kita harapkan ini memberikan perlindungan kepada awak media, terutama yang berada di lapangan yang sering berinteraksi dengan publik, sering berinteraksi dengan narasumber, dan ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers," ujarnya.

Adapun vaksinasi Covid-19 untuk pers rencananya digelar selama tiga hari terhitung sejak Kamis hingga Sabtu (27/2/2021).

Melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com disebutkan bahwa terdapat 512 wartawan yang akan divaksin dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan 5.000 insan pers lainnya.

Vaksinasi ini dikoordinasi oleh Dewan Pers bersama 10 organisasi konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred.

"Risiko tertular Covid-19 bagi wartawan juga tinggi. Karena itu pada kesempatan puncak acara Hari Pers Nasional 9 Februari lalu di Istana Negara kami meminta Bapak Presiden menambah 5.000 insan pers untuk divaksinasi,” ujar Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, melalui keterangan tertulis Selasa (23/2/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/09383461/tinjau-vaksinasi-covid-19-untuk-pers-jokowi-harap-beri-perlindungan

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke