Mantan Staf Edhy Prabowo Akui Terima Titipan Uang dari Terdakwa Penyuap

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan staf khusus Edhy Prabowo, Safri, mengaku pernah menerima titipan uang dari terdakwa penyuap Edhy, Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito.

Safri dihadirkan dalam sidang sebagai saksi untuk terdakwa Suharjito dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster.

"Saat itu saya bertemu dengan Pak Agus dan Suharjito, saat itu Pak Suharjito menitipkan uang tapi jumlahnya saya tidak tahu. Dia katakan titip saja," kata Safri, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/2/2021), dikutip dari Antara.

Menurut pengakuannya, uang itu kemudian ia serahkan seluruhnya ke Amiril Mukminin, sekretaris pribadi Menteri KP.

Safri mengungkapkan, Amiril langsung bertanya apakah ada titipan ketika mereka bertemu di depan ruang kerjanya.

"Saya jawab 'Oh ada', langsung saya kasihkan," ungkap Safri.

Amiril yang menanyakan soal titipan menjadi salah satu alasan Safri menyerahkan uang dari Suharjito.

Selain itu, Safri mengaku percaya memberikan uang kepada Amiril karena jabatannya sebagai sekretaris Edhy Prabowo.

Safri menuturkan, apabila Amiril bukan sekretaris menteri, Safri tidak akan menyerahkan uang tersebut.

"Saya pikir Amiril sudah tahu, jadi ya sudah saya kasih saja, karena beliau (Suharjito) temannya Pak Menteri ya saya ambil langsung saya sampaikan ke Amiril," tutur Safri.

Di pertemuan berikutnya, Safri mengaku diberi uang oleh Suharjito. Menurut pengakuan Safri, uang itu disimpan olehnya dan tak diberikan kepada Amiril.

"Ada pertemuan kedua di kantor, Suharjito langsung kasih uang 26 ribu Singapura. Uang itu diberikan saya pikir karena usaha lobsternya sudah lancar jadi hanya ngasih saja ke saya," ujar Safri.

Dalam kasus ini, Suharjito didakwa memberi suap kepada Edhy Prabowo dengan total nilai sebesar 103.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 706 juta. Suap diberikan melalui sejumlah perantara secara bertahap.

Suap itu diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster kepada perusahaan Suharjito.

Suharjito didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.