Salin Artikel

Tokoh Lintas Agama Mulai Divaksinasi Covid-19

Adapun Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan ini menargetkan vaksinasi 10 ribu tokoh agama.

"Ini adalah bentuk sinergi dalam menangani wabah Covid-19 yang sudah hampir setahun terjadi di Indonesia. Peran aktif para tokoh agama patut diapresiasi," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulisnya, (23/2/2021).

Berdasarkan data panitia, saat ini sudah ribuan tokoh agama yang telah tervalidasi untuk disuntik vaksin.

Yaqut mengatakan, jika para tokoh melakukan vaksinasi akan menjadi teladan bagi umat dalam ikut menyukseskan vaksinasi.

Ia juga berharap para tokoh dapat memberikan sosialisasi tentang pentingnya dilakukan vaksinasi.

"Ini adalah vaksinasi pertama. Meski sudah divaksinasi, saya berharap para tokoh agama tetap disiplin dalam protokol kesehatan dan mematuhi 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan interaksi, serta menghindari kerumunan," ujar dia.

Adapun kini Indonesia mulai memasuki tahap kedua program vaksinasi Covid-19 yang menyasar warga lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dan pekerja pelayanan publik.

Seperti diberitakan Kompas.com, Senin (22/2/2021), vaksinasi tahap dua ditargetkan menyasar 38.513.446 orang yang diharapkan rampung divaksinasi pada Mei 2021.

Vaksinasi Covis-19 tahap kedua telah dimulai pada 17 Februari lalu yang menyasar para pedagang pasar di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Selanjutnya, pada vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini akan dilakukan secara bertahap di tujuh provinsi di Jawa-Bali.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/22541991/tokoh-lintas-agama-mulai-divaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke