Salin Artikel

Menpan RB Nilai Babinsa TNI Perlu Ditempatkan di Daerah Eks PKI dan DI/TII

Tjahjo mencontohkan wilayah rawan stabilitas itu seperti desa-desa yang dulu memiliki hubungan dengan organisasi terlarang seperti PKI dan DI/TII.

“Kami sudah sampaikan ke Asper TNI untuk Babinsa. Saya kira penempatannya Babinsa di desa rawan stabilitas, apakah itu dulu basis PKI kah, basis DI/TII, saya kira itu perlu hal semacam ini,” ujar Tjahjo pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di lingkungan Polri Tahun 2020 secara virtual, Selasa (16/2/2021) kemarin.

Selain meminta TNI menempatkan personil Babinsa di wilayah rawan stabilitas, Tjahjo juga meminta Polri untuk menambah jumlah Polsek pada wilayah padat penduduk, serta meningkatkan tipe Polres yang berada disekitar daerah wisata.

“Kepolisian harus mampu dengan cepat menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Maka SOTK Polri kami kebut Pak Kapolri. Kami juga bikin surat kepada Bapak kemarin, setidaknya bagaimana kalau setiap desa itu ada Bintibmas, kemudian Polsek yang berada di daerah padat penduduk sudah kami sampaikan untuk diperbanyak Polseknya,” kata Tjahjo

“Saya sudah keliling daerah-daerah tujuan wisata, seperti Labuan Bajo, Danau Toba, itu mungkin Polresnya di tingkatkan tipenya,” sambungnya.

Adapun Tjahjo menjelaskan menyebutkan Presiden Joko Widodo ingin aparat pemerintah melakukan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat.

Tjahjo menuturkan, Jokowi ingin setiap instansi pemerintah tidak ragu mengambil keputusan serta cepat memberikan perizinan untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu ada sinergi antara TNI/Polri, kementerian/lembaga serta daerah.

Pada kesempatan tersebut PANRB memberikan penghargaan pelayanan publik kepada lingkup Polri Tahun 2020.

Penghargaan tersebut diberikan pada pihak kepolisian baik polres, polresta, maupun polrestabes yang berhasil meraih predikat A atau Pelayanan Prima.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, terdapat 12 polres yang berhasil mendapatkan penghargaan pelayanan prima.

Hal itu merupakan peningkatan signifikan dari tahun 2019 yang hanya menempatkan 6 polres dalam predikat A.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/11020841/menpan-rb-nilai-babinsa-tni-perlu-ditempatkan-di-daerah-eks-pki-dan-di-tii

Terkini Lainnya

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke