Salin Artikel

Menko PMK: Terapi Plasma Konvalesen Jangan Tunggu Sampai Pasien Covid-19 Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pelaksanaan terapi plasma konvalesen jangan sampai menunggu pasien Covid-19 kritis.

Plasma konvalesen saat ini dibutuhkan untuk membantu terapi penyembuhan pasien Covid-19.

"Saya meminta kepada petugas kesehatan untuk tidak menunda-nunda pasien Covid-19 mendapatkan plasma. Jangan ditunggu sampai berat baru kemudian diplasma, apalagi sudah kritis," ujar Muhadjir saat memantau donasi plasma konvalesen di Kantor PLN Kota Surabaya dan UDD PMI Kota Surabaya, Selasa (16/2/2021), dikutip dari siaran pers.

Selain itu terapi plasma konvalesen juga harus dilakukan dengan tepat agar hasilnya efektif.

Muhadjir mengatakan, apabila kondisi pasien Covid-19 sudah kritis bahkan hingga melampaui badai sitokin, maka kemungkinan donasi plasma konvalesen menjadi tidak efektif.

"Jadi diupayakan apabila sudah ada gejala sedang harus segera diinfus, dibantu dengan plasma. Insya Allah hasilnya bagus," kata dia.

Meskipun demikian, Muhadjir mengakui bahwa pelaksanaan donor plasma konvalesen di berbagai daerah masih menghadapi tantangan.

Terutama adanya kesulitan mencocokkan golongan darah antara pendonor dengan pasien Covid-19 yang menerima donasi plasma konvalesen.

Ditambah lagi, kata dia, stok plasma konvalesen saat ini secara nasional masih sangat sedikit yaitu hanya 159 kantong dengan berbagai macam jenis golongan darah.

Sementara pasien yang antre untuk mendapatkan donor plasma konvalesen 626 orang dan yang sudah didistribusikan mencapai 17.133 kantong.

"Stok plasma kita masih sangat kurang sehingga kami sedang kampanye besar-besaran untuk menarik para penyintas agar bersedia mendonorkan plasmanya," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/16105181/menko-pmk-terapi-plasma-konvalesen-jangan-tunggu-sampai-pasien-covid-19

Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke