Mengenang Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulut Pertama Pilihan Rakyat yang Pernah Berniat Jadikan Jokowi Cawapresnya

Sinyo menjabat sebagai Dubes RI untuk Filipina merangkap Kepulauan Marshall dan Palau sejak 2018 hingga 2021.

Kabar duka ini dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah.

"Ya, benar meninggal dunia pukul 00.30 WIB," kata Faizasyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu pagi.

Nama Sarundajang tak hanya dikenal sebagai Dubes RI untuk Filipina.

Ia juga dikenal sebagai Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) pertama pilihan rakyat dan anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat.

Ia juga diketahui pernah mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat tahun 2013. Saat itu, Sarundajang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendorongnya mengikuti ajang pemilihan internal partai untuk dimajukan sebagai presiden.

"Saya merasa ini merupakan sebuah kejutan. Apakah saya bisa? Tapi, saya pun menyadari bahwa ini merupakan sebuah kehormatan karena telah dipercaya oleh SBY untuk ikut konvensi," ujar Sarundajang pada acara pisah sambut tiga anggota pimpinan Muspida Sulut yang digelar di rumah dinas Gubernur Sulut, Sabtu (28/8/2013) malam.

Ia pun berandai-andai, apabila menang dalam konvensi, dirinya ingin menggaet Joko Widodo sebagai calon wakil presiden untuk maju pada Pilpres 2014.

Hal itu sekaligus mengonfirmasi bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk maju sebagai cawapres pada periode 2014-2019.

"Saya dekat dengan Bu Mega (Ketua Umum PDI-P), Jokowi jadi wakil saya, bolehlah," kata Sarundajang di Sekretariat Konvensi Demokrat, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Pendidikan dan perjalanan karier

Dikutip situs Dewan Pers, Sinyo memiliki latar belakang pendidikan S2 Ahli Administrasi Teritorial pada Institute International Administration Publique Francis.

Selain itu, ia juga meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Doktor HC Bidang Perdamaian dari UIN Malang.

Sinyo mengawali karier birokrasinya sebagai Kepala Biro Pemerintahan di Setda Provinsi Sulawesi Utara 1977.

Satu tahun kemudian, ia melanjutkan sebagai Penanggung Jawab Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Minahasa.

Kemudian, Sinyo menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Minahasa untuk periode kedua pada 1983.

Tiga tahun kemudian, ia menjadi Wali Kota Administratif Bitung.

Selanjutnya, ia menjadi Wali Kota Daerah Tingkat II Bitung dua periode, yaitu pada 1990-2000.

Pada 1999, Sinyo menjadi Ketua Harian Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado Bitung sampai tahun 2000.

Sinyo juga pernah menjadi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri pada 2001-2015. Ia juga merangkap sebagai Penanggung Jawab Gubernur Maluku Utara pada 2002 dan Penanggung Jawab Gubernur Maluku pada 2003.

Gubernur pertama pilihan rakyat

Sinyo Harry Sarundajang diketahui merupakan sosok Gubernur Sulawesi Utara pertama pilihan rakyat.

Dikutip Tribunnews.com, ia menjadi Gubernur Sulut selama dua periode, yaitu 2005-2010 dan 2010-2015. Sinyo dipilih sebagai gubernur oleh rakyat Sulut kali pertama pada 21 Juli 2005.

Kala itu, berhasil terpilih pasangan Sinyo Harry Sarundajang sebagai Gubernur Sulut dan FH Sualang sebagai Wakil Gubernur Sulut untuk masa bakti 2005-2010.

Pada masa kepemimpinan itu, Sulut ketambahan empat kota dan kabupaten baru pada tahun 2007.

Daerah yang dimaksud yaitu Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolmong Utar, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.

Satu tahun kemudian, masih di masa kepemimpinan Sinyo, Sulawesi Utara kembali ketambahan dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Prestasi untuk Sulut

Selama 10 tahun memimpin Sulawesi Utara, Sinyo Sarundajang terkenal dengan segudang prestasi.

Prestasi yang paling dikenal yaitu menggelar beberapa event internasional, di antaranya World Ocean Conference (WOC) yang mana dirinya menjadi Ketua Umum Panitia Daerah, Sail Bunaken, dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit.

Selain itu, ia juga berhasil membawa Sulut meraih beberapa prestasi, salah satunya penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Damaikan kerusuhan di Maluku dan Maluku Utara

Dikutip Tribunnews.com dari laman fkub.org, Sinyo Harry Sarundajang menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan kasus kerusuhan di Maluku dan Maluku Utara.

Kala itu, Sinyo diperintah oleh Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai wakil presiden untuk menyelesaikan kasus di Maluku Utara dan Maluku.

Daerah tersebut diketahui sudah empat setengah tahun terjadi konflik. Tujuh Panglima TNI dan empat Kapolda diketahui belum bisa menyelesaikan kerusuhan di dua Maluku tersebut.

Sinyo Harry Sarundajang pun berangkat ke daerah konflik dan menyelesaikan kasus itu dalam kurun waktu 11 bulan.

Sinyo mampu mengatasi masalah kerusuhan tersebut dengan tetap menyesuaikan budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Ia berusaha menyelesaikan konflik dengan cara melihat akar permasalahan yang sesungguhnya.

Suksesnya Sinyo Sarundajang dalam membawa misi perdamaian itu pun turut diapresiasi sejumlah tokoh agama.

Beberapa tokoh muslim di Maluku menyebut Sinyo sebagai Panglima Laskar Jihad Maluku. Tokoh Kristen menyapanya sebagai Malaikat Kecil.

Bebaskan WNI dari Abu Sayyaf

Tiga tahun usai menjadi Gubernur Sulawesi Utara, pada 2018, Sinyo ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Filipina.

Satu tahun menjabat sebagai dubes, ia diuji dengan adanya penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Dikutip Kompas.com, 27 Desember 2019, Sinyo berhasil mengantarkan pulang dua orang yang disandera kelompok Abu Sayyaf, yaitu Maharudin Lunani dan Samiun Maneu.

Diketahui, saat itu tiga orang WNI diculik ketika mencari ikan di perairan Lahad Datu, Malaysia, pada September 2019.

Ketiganya adalah Maharudin Lunani (48) dan anaknya, Muhammad Farhan (27); serta kru kapal Samiun Maneu (27). Ketiganya berasal dari Baubau dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Anggota Dewan Pers

Dikutip situs Dewan Pers, Sinyo juga merupakan anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Semasa hidup, Sinyo aktif menulis.

Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain Pemerintah Daerah di Berbagai Negara (1997), Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah (1999), Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya (2003), Pilkada Langsung (2003), Sistem Pemerintahan Daerah (2005), Geostrategis Sulawesi Utara Menuju Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik (2012), dan Poros Maritim dan Ekonomi Baru Masa Depan Indonesia (2015).

Pada 2013, ia menerima Anugerah Pena Emas PWI atas upaya yang dilakukan sebagai kepala daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan pers di Sulawesi Utara.