Salin Artikel

UPDATE: 99 Persen Wilayah Indonesia Terpapar Covid-19, Vaksinasi untuk Masyarakat Umum Dimulai April

Meski demikian, belum ada tanda-tanda laju penularan virus corona dapat dikendalikan pemerintah.

Hal ini terlihat dari kasus yang terus bertambah hingga Kamis (11/2/2021).

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, hingga Kamis, ada penambahan 8.435 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.191.990 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima Kompas.com pada Kamis sore.

Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id.

Adapun 8.435 kasus baru Covid-19 periode ini diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 71.511 spesimen dalam sehari.

Pada periode 10-11 Februari 2021, ada 38.401 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Hingga saat ini, pemerintah sudah memeriksa 9.933.751 spesimen dari 6.591.580 orang yang diambil sampelnya.

Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Sementara itu, kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Secara rinci, ada 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona.

Artinya, lebih dari 99 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Pasien sembuh dan meninggal dunia

Pemerintah juga melaporkan terdapat penambahan 10.145 pasien sembuh dari Covid-19.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR), yang hasilnya negatif virus corona.

Total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 993.117 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, kabar duka masih hadir dengan tetap adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Dalam 24 jam terakhir, ada 214 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona.

Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 32.381 orang.

Selain itu, dari update data pada Kamis, diketahui kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 166.492 orang.

Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 76.911 orang yang kini berstatus suspek.

345.605 nakes dapat suntikan vaksin dosis kedua

Pada Kamis, pemerintah juga melaporkan update data vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan (nakes).

Hingga pukul 12.00 WIB, Kamis, pemerintah mendata ada 1.468.764 tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Dari data tersebut sebanyak 345.605 tenaga kesehatan sudah mendapat vaksinasi dosis kedua.

Angka itu didapatkan setelah mengalami penambahan jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi sebanyak 66.354 dalam 24 jam terakhir.

Sementara tenaga kesehatan yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama tercatat ada 1.017.168 orang setelah sebelumnya bertambah sebanyak 47.640 orang.

Adapun pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap total 181.554.465 orang penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.

Untuk diketahui, vaksinasi Covid-19 diberikan sebanyak dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang 14 hari.

Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Vaksin untuk masyarakat umum

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat umum bisa mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pada April 2021.

Vaksinasi untuk masyarakat umum ini akan memprioritaskan daerah yang dinilai rentan penularan Covid-19 dan kawasan padat penduduk.

"Warga biasa bisa mendapatkan vaksin Covid-19 sekitar-sekitar bulan April. Itu diprioritaskan atau diarahkan dengan prioritas ke daerah rentan wabah dan daerah yang berpenduduk padat," ujar Moeldoko, Kamis.

Menurut Moeldoko, alasan diprioritaskannya vaksin di daerah-daerah tersebut agar memutus penularan di kawasan padat yang nantinya berdampak pada menurunnya kasus Covid-19.

"Menjadi prioritas karena vaksin tujuannya adalah untuk memotong transmisi. Jadi kalau penduduknya padat, itu menjadi prioritas," tegasnya.

"Kalau daerah (zona) merah akan jadi prioritas. Apalagi yang (zona) hitam," tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menyebut, pengaturan terkait kelompok yang akan divaksinasi, waktu pelaksanaan dan tahapan serta prioritasnya sudah diatur Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan.

Selain itu, masyarakat dengan risiko tinggi terpapar Covid-19 juga bisa segera mendapatkan suntikan vaksin.

"Mulai pekan depan ini sudah mulai masuk (vaksinasi untuk) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat," ujar Jokowi pada "Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021" di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

"Masyarakat mungkin (juga) bisa dilakukan untuk yang tingkat interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi, harus didahulukan, misalnya pasar," lanjutnya.

Selain itu, masyarakat yang bekerja di sektor jasa dengan tingkat interaksi yang tinggi juga perlu segera disuntik vaksin Covid-2.

Contohnya, kata Jokowi, karyawan mal yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Jokowi menegaskan, vaksinasi Covid-19 yang diprogramkan pemerintah bukan untuk perorangan.

Melainkan, pemerintah ingin memberikan vaksin dengan sistem klaster prioritas kelompok tertentu.

Pemerintah ingin memagari kelompok masyarakat berisiko tinggi agar terhindar dari potensi terpapar Covid-19.

"Sehingga tercapai kekebalan komunal, herd immunity. Sekali lagi, perlu perencanaan secara detail soal vaksinasi ini. Perlu dipeakan," tutur Jokowi.

"Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak itu siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa untuk kelompok rentan, terutama lansia itu harus menjadi prioritas," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/12/06355041/update-99-persen-wilayah-indonesia-terpapar-covid-19-vaksinasi-untuk

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke