Dukung Jokowi, Ketua DPD: Kepala Daerah Harus Hati-hati Buat Kebijakan Terkait Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti mendukung Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah berhati-hati membuat kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi.

"Saya mendukung langkah Presiden di tengah pandemi ini, agar ekonomi dapat terus berjalan dengan positif," kata La Nyalla seperti dikutip Antara, Kamis (11/2/2021).

Ia menilai, pernyataan yang disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah tersebut sebagai sesuatu yang positif.

Namun, dirinya tak memungkiri masih banyak hambatan ekonomi di daerah yang ditemuinya saat kunjungan kerja.

Beberapa hambatan itu di antaranya terkait monopoli, kartel, dan kebijakan tidak adil kepala daerah terhadap pengusaha tertentu yang diduga berkaitan dengan praktik balas jasa saat pilkada kepada para pemodal kepala daerah terpilih.

Oleh karena itu, La Nyalla meminta hal tersebut harus menjadi perhatian serius dari eksekutif. 

"Ini kan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, Presiden harus tahu," jelasnya.

Menurut dia, terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah dapat berpotensi membuat aktivitas perekonomian nasional semakin terpuruk. 

Bahkan, ia mengatakan bahwa ada konsekuensi jika hal ini terus terjadi, yaitu kontraksi ekonomi diperkirakan akan lebih mendalam.

Padahal, kata dia, pemerintah harus mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional.

"Semua harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus tetap didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi," ucapnya.

La Nyalla juga meminta kepala daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonomi di berbagai sektor unggulan.

Hal tersebut untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru di daerah pasca pandemi Covid-19.

"Jadi pasca pandemi kita siap menghadapi kenormalam seperti biasa," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati terhadap gagasan lockdown (penutupan wilayah) secara menyeluruh dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jokowi mencontohkan kebijakan lockdown di sejumlah negara, kota dan wilayah di dunia yang berdampak kepada perekonomian masyarakat.

"Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain me-lockdown seluruh negara, me-lockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya jatuh. Hati-hati mengenai ini," ujar Jokowi, saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021, di Istana Negara, secara virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Jokowi menilai, apabila pemerintah daerah ingin mengambil opsi kebijakan lockdown maka sebaiknya dengan lingkup kecil saja.

Ia menyebut dengan istilah micro-lockdown. Penerapannya bisa menyasar wilayah dalam skala kecil seperti satu kampung, satu kelurahan, RW atau RT.

"Jadi tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat," tegasnya.