Salin Artikel

Kemenkominfo Temukan 105 Isu Hoaks Terkait Vaksin Covid-19

Dedy mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola platform media sosial untuk melakukan take down terhadap isu hoaks tersebut.

"Terdapat 417 postingan hoaks vaksin Covid-19 yang telah dilakukan take-down. Penyebaran paling banyak ada di Facebook dengan 314 postingan. Sisanya ada di Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok," kata Dedy dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2/2021).

Dedy mengatakan, salah satu isu hoaks terbaru adalah pesan berantai yang mengatasnamakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berisi pendaftaran vaksin Covid-19 dari WHO dengan menyertakan tautan pendaftaran.

"Faktanya, vaksinasi di Indonesia hanya dilakukan oleh pemerintah dan itu gratis,” ujar dia. 

Dedy mengatakan, WHO mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap kejahatan siber yang memanfaatkan situasi pandemi serta mencari informasi di laman resmi who.int

Selain itu, ia meminta masyarakat turut berperan aktif dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang berasal dari media sosial dan pesan singkat WhatsApp.

"Saring terlebih dahulu informasi tersebut, kalau baik dibagikan, namun apabila berita bohong, maka tolak dan langsung laporkan ke aduankonten.id," ucap dia. 

Dedy juga menyampaikan, masyarakat bisa dengan mudah membuktikan isu terkait vaksin Covid-19 hoaks atau tidak melalui http://sd.id/infovaksin dengan memasukkan kata atau kalimat yang ingin dicari.

Dengan begitu, masyarakat dapat membaca penjelasan tentang informasi vaksin Covid-19.

"Untuk tidak mudah termakan hoaks Covid-19, masyarakat diimbau agar mengakses informasi dari sumber yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," ucap dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/10/19545431/kemenkominfo-temukan-105-isu-hoaks-terkait-vaksin-covid-19

Terkini Lainnya

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke