Rapat dengan Menkes, Anggota DPR Pertanyakan soal Jamu Tradisional yang Belum Dianggarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Fadholi mempertanyakan soal pemanfaatan jamu tradisional yang tidak masuk dalam anggaran penanganan pandemi Covid-19 pada 2021.

Pertanyaan tersebut ia sampaikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Komisi IX, Selasa (9/2/2021).

"Penanganan Covid-19 yang kaitannya dengan jamu tradisional. Ini bapak belum menganggarkan. Bahkan itu kan selama ini sudah kami minta. Ini perlu ada satu alokasi anggaran untuk itu," kata Fadholi.

Menurutnya, hingga saat ini jamu tradisional yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu upaya penanganan pandemi, justru tidak pernah dibahas secara khusus.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pembahasan mengenai jamu tradisional dapat dilakukan terkait penanganan pandemi.

Namun, ia menyadari bahwa ada persoalan, yaitu pada sektor mana yang dimungkinkan untuk dikurangi atau ditambah untuk menganggarkan jamu tradisional.

"Ini menjadi satu hal yang sangat penting karena selama ini sudah pernah kita bahas dan sektor jamu tradisional ini kan sampai sekarang belum ada satu perhatian yang khusus," ujarnya.

Di samping itu, Fadholi juga mempertanyakan keberpihakan Menkes terkait penggunaan GeNose.

Pasalnya, ia belum melihat apakah Menkes telah menganggarkan penggunaan GeNose sebagai salah satu alat tes Covid-19.

"Kalau memang ini dianggap bagus dan memang bisa dilakukan dan ini diperlukan. Melalui Menteri Kesehatan, ini apakah tidak perlu dianggarkan untuk bisa menggunakan GeNose ini? Ini menjadi satu bagian," ucapnya.

Fadholi pun meminta jamu tradisional dan penggunaan GeNose dimasukkan dalam anggaran penanganan pandemi.

"Anggaran ini sudah dipagu Rp 134 triliun mungkin yang secara exercise pak Menteri yang lebih tahu mana yang bisa ditambah atau dikurangi," imbuhnya.