Salin Artikel

Jokowi Akui Beban Fiskal Pemerintah Sangat Berat di Masa Pandemi

Selain untuk penanganan kesehatan, pemerintah juga berat menggerakkan ekonomi karena kondisi sektor swasta juga mengalami perlambatan.

"Perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah berada pada posisi sangat berat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 2021 yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/2/2021).

"Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatlaka sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan," ungkapnya.

Dia pun mengakui salah satu pembelanjaan besar pemerintah di masa pandemi adalah untuk pembelian vaksin Covid-19.

Saat ini pemerintah sedang bekerja keras dalam pengadaan vaksin untuk program vaksinasi nasional.

Salah satunya, dalam waktu dekat para awak media akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

"Tadi saya sudah bisik-bisik dengan Prof Nuh (Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh), bahwa untuk (tahap) awal di akhir Februari hingga awal Maret nanti awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin," ungkap Jokowi.

Merujuk kepada kondisi beban fiskal di atas, Jokowi pun mengakui bantuan yang diberikan negara kepada industri media maupun industri di bidang lain tidak seberapa.

Untuk industri media, pemerintah memasukkan pajak penghasilan (PPH) bagi awak media ke dalam daftar pajak yang dibayarkan oleh pemerintah.

"Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku hingga Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan," tegas Jokowi.

"Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPH badan. Kemudian pembebasan PPH dua impor dan percepatan restitusi dan insentif yang juga berkaku hingga Juni 2021," lanjutnya.

Selain itu, ada pula kebijakan pembebasan abonemen listrik bagi badan usaha media.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12250471/jokowi-akui-beban-fiskal-pemerintah-sangat-berat-di-masa-pandemi

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke