Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya diberi tugas oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan dukungan penuh kepada seluruh kementerian atau lembaga melakukan pendataan keluarga dan penanganan stunting.

"Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat," kata Zudan dilansir dari laman resmi Kemendagri, Kamis (28/1/2021).

Zudan mengatakan, sebagai pengelola big data kependudukan, Dukcapil berbagi data sebanyak 271 juta penduduk berdasarkan nama dan alamat dengan nomor induk kependudukan kepada seluruh kementerian atau lembaga.

Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui nomor induk kependudukan (NIK).

Adapun Kemendagri juga memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan.

"Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN," ujar dia. 

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pihaknya berkontribusi melakukan konvergensi upaya penurunan stunting melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, ia menerbitkan petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten atau kota dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

Selain itu, untuk mendukung BKKBB, Nur menilai pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga.

"Karena itu pelibatan organisasi PKK yang memiliki jaringan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, akan dapat membantu pemerintah secara masif dalam upaya menurunkan stunting," ucap Nur.