Salin Artikel

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

"Kalau melihat perkembangan dari beberapa platform Vaksin Merah Putih yang relatif paling cepat di tahapan laboratorium sampai pengembangan bibit vaksin, paling cepat uji klinis tahap satu itu mungkin sesudah atau sekitar pertengahan tahun 2021 ini," kata dia dalam Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Nasional 2021 di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Rabu (27/1/2021).

Menristek menyatakan, kendali untuk tahapan uji klinis vaksin ada di tangan pabrik vaksin karena Kementerian Riset dan Teknologi hanya bertugas memastikan bibit Vaksin Merah putih sampai kepada PT Bio farma atau pabrik vaksin.

"Sesudah itu kendali memang ada di pabriknya, di Bio Farma-nya karena mereka pertama harus tentunya melakukan purifikasi melakukan scalling up dari bibit vaksin tersebut," tutur Bambang.

Ia mengatakan, pihak pabrik vaksin juga melakukan uji praklinis vaksin yang dibutuhkan.

Setelah itu, mereka melakukan uji klinis. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan uji klinis seperti dari ethical clearance, pemilihan sukarelawan, sampai izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk uji klinis.

"Jadi memang kendali waktu setelah kami menyerahkan bibit vaksin katakan sekitar bulan Maret 2021 itu akan lebih banyak di sisi manufacturing," kata dia. 

Menristek berharap, pada Maret 2021, bibit Vaksin Merah Putih diserahkan kepada PT Bio Farma untuk kemudian dapat diproses selanjutnya hingga uji klinis.

Ia berharap, Vaksin Merah-Putih dapat digunakan dalam vaksinasi pada tahun 2022.

Menristek juga menyatakan, dari enam institusi yang melakukan pengembangan vaksin Merah Putih, ada tiga yang kemungkinan bisa segera menyelesaikan bibit vaksin untuk diserahkan kepada pabrik vaksin PT Bio Farma, yaitu dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Universitas Indonesia, dan Universitas Airlangga.

Untuk memroduksi vaksin, Kemenristek juga akan mengajak perusahaan-perusahaan swasta untuk menambah kapasitas produksi dari PT Bio Farma yang saat ini memiliki kapasitas 250 juta dosis pada 2021.

Menristek juga mendorong perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi dalam produksi vaksin untuk mengembangkan produksi vaksin dengan platform berbeda selain yang dikerjakan PT Bio Farma.

PT Bio Farma saat ini baru baru fokus di dua platform vaksin, yakni vaksin terinaktivasi (inactivated vaccine) dan sub-unit ptotein rekombinan.

Untuk vaksin DNA, mRNA, dan platform lain tentunya membutuhkan investasi baru yang diharapkan bisa dikerjakan oleh pihak swasta.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/27/18354441/menristek-uji-klinis-fase-1-vaksin-merah-putih-paling-cepat-pertengahan-2021

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke