Salin Artikel

Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas terkait opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh sektor swasta dan disosialisasikan kepada masyarakat.

"Harus dilihat dalam perspektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik. Maka, harus jelas mekanisme dan komunikasi internal ke rakyat," kata Nabil, saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Nabil mengatakan, pemerintah harus menjamin bahwa vaksin merupakan hak bagi seluruh warga negara.

Di lain sisi, ia mengamini banyak program dan kebijakan pemerintah yang juga harus diprioritaskan.

"Maka, harus ada solusi bersama, yakni warga yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu. Ini kesetaraan, dalam rangka saling bantu," tutur Nabil.

Nabil meyakini, dengan mekanisme yang jelas dan kemampuan sosialisasi dari pemerintah, maka vaksinasi Covid-19 secara mandiri tidak akan menimbulkan kegaduhan.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap nantinya tidak ada kesalahpahaman di publik.

"Tetapkan mekanisme dan sosialisasi secara jelas. Sampaikan ke publik secara tepat, jelaskan secara komprehensif," tegasnya.

Wacana tentang vaksinasi Covid-19 mandiri diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja bersama DPR.

Opsi vaksinasi mandiri yang dibahas pemerintah itu bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawan.

Presiden Joko Widodo, dalam acara Kompas 100 CEO Forum pada Kamis (21/1/2021), kembali mengemukakan opsi vaksinasi mandiri.

Jokowi mengatakan, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri. Dengan demikian, biayanya ditanggung oleh perusahaan.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa nggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah punya opsi lain selain menyelenggarakan vaksinasi secara gratis.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/14414611/pemerintah-harus-memiliki-mekanisme-yang-jelas-soal-vaksinasi-mandiri

Terkini Lainnya

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke