Salin Artikel

Menkes: Jangan Sampai Golongan Kaya Dapat Vaksin Lebih Awal Dibanding yang Tidak Mampu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan soal kemungkinan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Namun, ia menekankan jangan sampai vaksin Covid-19 dimonopoli hanya untuk kepentingan tertentu, sehingga golongan mampu bisa mendapatkan vaksin lebih dahulu.

"Jadi, adanya program yang masuk ke sana (vaksinasi mandiri) kita oke. Tapi ada satu catatan, jangan sampai seperti yang sekarang terjadi. Negara kaya, golongan kaya, dapat (vaksin) duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu," ujar Budi, dalam acara KOMPAS 100 CEO Forum yang digelar virtual, Kamis (21/01/2021).

Budi mengingatkan bahwa sifat vaksinasi Covid-19 sangat sosialis dan bukan porgram yang hanya mementingkan individu.

Sehingga, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus dijamin tersalurkan ke seluruh Indonesia.

Menurut Budi, pemerintah membolehkan kalangan CEO dan konglomerat jika ingin membantu pendistribusian vaksin melalui program vaksinasi mandiri.

Kendati demikian, ia mengungkapkan tiga hal yang harus menjadi acuan. Pertama, vaksinasi Covid-19 ditujukan untuk seluruh rakyat, tidak boleh hanya untuk satu kelompok saja.

Kedua, vaksin harus diberikan secara merata, untuk semua golongan.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," tegas Budi.

Ketiga, Budi meminta vaksin untuk masyarakat diberikan secara gratis sebagai hak warga negara.

"Apapun mekanismenya tadi, asalkan itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya untuk seluruh rakyat Indonesia," ucap Budi. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/14072211/menkes-jangan-sampai-golongan-kaya-dapat-vaksin-lebih-awal-dibanding-yang

Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke