Salin Artikel

Menhub: Posko Baru Dibangun di Pulau Lancang untuk Pencarian Sriwijaya Air

"Ini untuk memudahkan operasi pencarian, dan mengungkap penyebab kecelakaan serta mencegah kejadian yang sama di kemudian hari," kata Budi Karya saat menyampaikan laporan pencarian korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 kepada Presiden Joko Widodo di Posko Darurat Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air SJ 128, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (20/1/2020).

Pemerintah berharap, cockpit voice recorder (CVR) dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang hilang kontak pada 9 Januari 2021 segera ditemukan untuk mendukung proses investigasi dari penyebab musibah yang menimpa pesawat itu. 

Budi Karya menyebut, keberadaan CVR akan menjadi pelengkap dari flight data recorder (FDR) atau rekaman data penerbangan yang sebelumnya sudah ditemukan dan sudah berhasil dibuka oleh KNKT.

Kedua komponen kotak hitam ini digunakan untuk mencari informasi lebih jauh terkait investigasi penyebab kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan perekam data penerbangan atau FDR pada Selasa (12/1/2021).

Alat yang merupakan salah satu bagian kotak hitam Sriwijaya Air SJ 182 itu kemudian diserahkan kepada KNKT.

Namun, hingga kini bagian lain dari kotak hitam yaitu CVR belum juga ditemukan.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021.

Awalnya, pesawat itu hilang kontak dengan Air Traffic Controller (ATC) saat terbang di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang sekitar pukul 14.40 WIB atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 mengangkut 62 orang yang terdiri dari enam kru, 46 penumpang dewasa, tujuh anak-anak, dan tiga bayi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/15294861/menhub-posko-baru-dibangun-di-pulau-lancang-untuk-pencarian-sriwijaya-air

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke