IDI: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan hingga 70 Persen Penduduk Indonesia Divaksin

Hal ini karena, menurutnya vaksin baru akan bekerja memberikan antibodi setelah hari ke-14 pelaksanaan vaksin kedua.

"Harus tunggu dulu. Tahan dulu bepergian atau berkerumun hingga setelah pelaksanaan vaksin kedua. 14 hari setelah vaksin kedua. Ingat, tidak 100 persen membuat kebal, hanya 65 persen efikasi untuk Sinovac ini," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

"Antibodi keluar itu hari ke-14 setelah vaksin kedua. Kalau vaksin pertama sih masih sedikit ya antibodinya," sambung dia.

Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat terus menjalankan protokol kesehatan meski sudah divaksin.

Ia mengatakan, semua pihak berkewajiban menjalankan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan hingga saat 70 persen masyarakat tervaksin.

"Tetap protokol kesehatan, selama sebelum 70 persen penduduk Indonesia tervaksin," kata Slamet.

Slamet juga meminta agar pemerintah dapat mempercepat program vaksinasi ke 70 persen penduduk Indonesia.

Ia berharap, upaya pemerintah ini dapat terwujud dengan adanya penyediaan vaksin yang tidak hanya dari Sinovac. Namun, diiringi dengan kemudahan proses perizinan masuk vaksin.

"Sudah bagus kan, pemerintah mengandalkan berbagai vaksin kan tidak hanya Sinovac. Maksud saya, perizinan masuk vaksin itu ya jangan dipersulit. Benar-benar dipermudah, yang penting harus melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," jelasnya.

Menurut dia, proses perizinan yang cepat itu diperlukan karena situasi pandemi saat ini saling kejar-kejaran dengan waktu.

Bahkan dirinya berharap, agar proses percepatan vaksinasi itu dapat selesai dalam satu tahun dengan menargetkan 180 juta penduduk tervaksin.

"Kalau perlu, ya kalau tidak bisa ya dua tahun," tambah dia.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa proses percepatan ini harus melibatkan pihak swasta.

Slamet membandingkan proses percepatan vaksinasi seharusnya berkaca pada proses penyediaan rapid test untuk swasta.

"Swasta kan dulu tidak boleh. Dulu kan rapid jadinya bisa 2-3 minggu. Setelah IDI mendorong swasta harus juga buka rapid test dan sebagainya, akhirnya proses itu cepat," ujarnya.

Pihak swasta, menurut dia, amat diperlukan karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Sementara, jumlah penduduk di Indonesia sangat banyak.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah juga bisa bekerjasama dengan pihak rumah sakit swasta dalam hal program vaksinasi mandiri.

"Asal kayak kemarin saja, pemerintah mengendalikan harga vaksin. Kayak rapid test, antigen, itu kan dikendalikan harganya oleh pemerintah," jelas dia.

Sebelumnya, vaksinasi perdana telah dijalankan pada Rabu (13/1/2021) dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang divaksin.

Kemudian, pemerintah berencana akan menjalankan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan mulai Jumat (15/1/2021).

Adapun penyuntikan vaksin ini menggunakan vaksin Sinovac, yang diproduksi oleh perusahaan China.