Salin Artikel

Jokowi: Vaksinasi Putus Penularan Covid-19 dan Perbaiki Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan vaksinasi bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 sekaligus memperbaiki perekonomian.

Sebabnya, dengan terhentinya penularan Covid-19, masyarakat mulai kembali merasa aman beraktivitas di luar rumah sehingga perekonomian dapat kembali hidup.

Hal itu disampaikan Jokowi usai disuntik vaksin Covid-19 secara perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/20210.

"Vaksinasi Covid-19 ini penting untuk kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona dan membeirkan perlindungan kesehatan kepada kita. Kesehatan, keamanan kepada kita semua masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan pemulihan ekonomi," kata Jokowi.

Jokowi pun menyatakan proses vaksinasi Covid-19 berjalan lancar lantaran vaksin buatan Sinovac tersebut telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin buatan Sinovac tersebut.

Jokowi mengatakan vaksinasi Covid-19 akan diteruskan ke masyarakat. Pada tahap Pertama, vaksin Covid-19 akan disuntikkan ke tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona.

Kendati sudah disuntikkan vaksin, Jokowi meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Saya ingin mengigatkan kembali pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan ini tetap kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini," tutur Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/13/12444721/jokowi-vaksinasi-putus-penularan-covid-19-dan-perbaiki-ekonomi

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke