Menkes: Strategi Pengetesan Covid-19, Pelacakan dan Perawatan Harus Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah berupaya memperbaiki strategi penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Budi, strategi yang harus diperbaiki yakni bagian pangkal atau hulu, yaitu pengetesan, pelacakan, perawatan, dan perubahan perilaku atau tracing, testing, treatment (3T).

"Kita lihat strategi testing, tracing, isolasi, perubahan perilaku adalah hal-hal di sisi hulu yang kita harus benar-benar perbaiki," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (12/1/2021).

Dari sisi pengetesan, pemerintah akan meningkatkan akses kabupaten/kota terhadap mesin PCR dan laboratorium BSL-2. Dengan demikian, pengetesan dapat lebih merata.

Selain itu, pemerintah akan melengkapi seluruh puskesmas dengan layanan rapid antigen untuk mempercepat identifikasi penularan Covid-19.

"Kita akan pastikan agar akses ke laboratorium PCR dipermudah dan dipercepat. Kita akan segera keluarkan aturan, karena WHO sudah resmikan juga, bahwa rapid antigen bisa dilakukan sampai di level puskesmas," tuturnya.

Dari sisi pelacakan, Budi mengatakan, WHO menetapkan standar bahwa diperlukan 30 ribu pelacak per 100 ribu penduduk. Selain itu, pelacak juga mesti melacak 30 kontak erat tiap pasien Covid-19 dalam kurun waktu satu minggu.

Menurutnya, jumlah pelacak di Indonesia masih jauh dari standar WHO itu.

"Untuk itu kita menghitung dari jumlah penduduk kita kira-kira dibutuhkan 80 ribu tracer," ujar Budi.

Budi mengatakan, Kemenkes akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memberdayakan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai pelacak. Dengan demikian, identifikasi masyarakat tertular Covid-19 bisa lebih cepat.

"Jadi kalau ada keluarga kita yang kena, kita bisa minta Babinsa, Bhabinkamtibmas, atau Linmas karena mereka ada terdekat di seluruh Indonesia untuk bisa melakukan tracing, at least 30 kontak eratnya yang ditemui oleh yang bersangkutan paling lama dalam waktu seminggu," jelasnya.

Selanjutnya dari sisi perawatan, ia mengatakan pemerintah sedang mencari mekanisme isolasi mandiri bagi masyarakat tidak mampu.

Menurut Budi, pemerintah akan melakukan isolasi terpusat di tingkat kabupaten/kota, serta memberikan BLT dan perlindungan terhadap PHK kepada orang yang menjalankan isolasi.

Kemudian soal perubahan perilaku, Budi menyebut Kemenkes akan bekerja sama dengan anggota PKK/BKKBN.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang abai soal protokol kesehatan, sementara kondisi para tenaga kesehatan terus tertekan.

"Saya lihat tenaga kesehatan mengeluh semua. Mereka berjuang, sebagian sudah wafat, tapi ternyata rakyat masih belum merasa penting untuk berubah perilaku. Dan itu akan menekan tenaga kesehatan makin banyak yang terpapar, makin banyak yang wafat," kata dia.