Salin Artikel

BPOM Beri Izin Vaksin Sinovac, Anggota DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Segera

Ia pun berharap vaksinasi dapat dilaksanakan sesegera mungkin. MUI juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences China dan PT Bio Farrma.

"Di Indonesia, sudah seharusnya vaksinasi disegerakan, apalagi sudah ada fatwa halal MUI dan EUA dari BPOM," kata Nabil saat dihubungi, Selasa (12/1/2021).

Menurut Nabil, dengan izin dari BPOM dan fatwa halal MUI, artinya vaksin Covid-19 produksi Sinovac sudah terbukti keamanan, khasiat, dan kehalalannya.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sendiri rencananya dimulai pada Rabu (13/1/2021).

"Vaksinasi memang seharusnya secepat yang kita bisa. Beberapa negara lain sudah berlomba untuk mempercepat proses dengan cara masing-masing, sesuai prosedur kesehatan dan keamanan," tutur Nabil.

Kendati begitu, Nabil mengingatkan protokol kesehatan harus tetap dijalankan secara ketat.

Dia menegaskan, 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) merupakan "jurus" paling ampuh mencegah penularan Covid-19.

"Meski vaksinasi sudah dimulai, protokol kesehatan tetap harus dijalankan sampai Covid-19 benar-benar terkendali," kata dia.

Diberitakan, BPOM menyetujui penggunaan darurat vaksin Covid-19 CoronaVac buatan Sinovac Biotech, China.

Persetujuan itu diberikan berdasarkan, di antaranya, analisis uji klinis fase ketiga di Bandung dengan efikasi 65,3 persen. Dengan tingkat kemanjuran itu, cakupan imunisasi harus diperluas disertai penerapan protokol kesehatan.

Vaksin Covid-19 buatan Sinovac pun dinyatakan memenuhi persyaratan dari panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pemberian persetujuan EUA. Standar efikasi vaksin yang ditetapkan WHO minimal 50 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/10082681/bpom-beri-izin-vaksin-sinovac-anggota-dpr-vaksinasi-covid-19-harus-segera

Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke