Kemensos Berikan 23 Orang Telantar Jakarta Identitas, Pendidikan, hingga Keterampilan

Sebanyak 23 PM ini, kata Harry, terdiri dari 8 perempuan dan 15 laki-laki yang rata-rata bermata pencarian sebagai pemulung.

Akan tetapi, dua di antaranya dirujuk ke Balai Lansia Budhi Dharma Bekasi karena perlu perawatan sosial secara intensif.

Harry mengatakan, Kementerian Sosial membuka akses ke program-program kementerian/lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar warga telantar, mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan, hingga pendidikan.

"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos dan telah dikirimkan ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk perekaman data kependudukan yang belum tercatat/tidak punya NIK/KTP/KK,” kata Harry dalam keterangan tertulis, Kamis (7/1/2021).

“Ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan KIS (BPJS) dalam memperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)" ucap dia.

Harry memastikan bahwa para penerima manfaat tersebut tidak memiliki tempat tinggal tetap di Jakarta (gelandangan).

Mereka, kata Harry, ada yang tinggal di kolong jembatan, di emperan toko, di gerobak sampah, di pasar di lapak, dan di permukiman kumuh.

"Mereka ditemukan di beberapa lokasi seperti di sekitar Pegangsaan, Pasar Baru, Thamrin, Sudirman, Manggarai. Ada juga rujukan dari Dinas Sosial Subang dan DKI Jakarta," ucap Harry.

Lebih lanjut, Harry menyebutkan, ada dua orang penerima manfaat usia anak yang salah satunya tidak bersekolah. Ia hanya mengenyam pendidikan anak usia dini (PAUD) di Yayasan Education Religion Be Entertainment (ERBE).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial meminta keluarga penerima manfaat untuk tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan anak yang sempat putus sekolah diminta untuk melanjutkan sekolah di sekitar Balai.

"Di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, PM dewasa (seperti pemulung) mulai diberikan keterampilan berwirausaha seperti budidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik, dan keterampilan lainnya yang dapat memberikan penghasilan bagi PM," ujar Harry.

Kegiatan itu, menurut Harry, merupakan terobosan dan inisiatif Menteri Sosial Tri Rismaharini, terutama soal pembuatan kompos dan daur ulang sampah non-organik, yang juga telah ditawarkan kepada Kementerian untuk diambil sampahnya.

"Kemenkeu, Kemenhub, dan Kementerian ESDM telah mulai menyalurkan sampah dari kantornya ke Balai Pangudi Luhur untuk selanjutnya dilakukan daur ulang sampah oleh para pemulung yang telah jadi binaan balai," tutur Harry.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini aktif menemui Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan menyusuri jalan-jalan di Ibu Kota.

Hal ini ia lakukan sejak hari pertama menjalankan tugasnya sebagai Mensos guna menjalin interaksi dengan masyarakat bawah.

Risma menginginkan dalam penanganan terhadap PPKS tidak hanya dengan memberikan bantuan atas dasar belas kasihan atau charity base, tetapi juga memperhatikan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang.