Salin Artikel

Usai Adanya Temuan Seaglider, DPR Minta TNI AL Perkuat Pengawasan Bawah Laut

Ia mengatakan pemerintah tidak boleh lengah terhadap segala potensi ancaman yang berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia.

"TNI segera memperkuat pengawasan di bawah laut. Jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing. Underwater surveillance ini sangat penting dan kita tidak boleh lengah. Ini bukan kali pertama di temukannya drone pengintai bawah laut milik asing," kata Azis dalam keterangan pers, Rabu (6/1/2021).

Menurut Azis, keamanan laut perlu jadi prioritas. Karena itu, dia mendorong agar pemerintah mengembangkan infrastruktur pendukung untuk menjaga keamanan laut Indonesia.

"Kita perlu melakukan modernisasi dengan rencana yang matang dan strategis," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, Indonesia merupakan pusat kawasan Indo-Pasifik. Sehingga, banyak negara yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia.

Oleh sebab itu, Azis pun meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri menginvestigasi kasus temuan seaglider itu. Ia mengatakan, jika ada oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing ke wilayah NKRI secara illegal, maka harus ditindak secara tegas.

"Potensi pengintaian asing sangat tinggi baik melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin. Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik, sehingga banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hinda, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik," kata dia.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memastikan tidak ada ciri-ciri tulisan sebagai penanda negara pembuat seaglider yang ditemukan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan.

Yudo mengklaim, tak mengubah apapun yang ada di seaglider tersebut. Ia memastikan, bahwa benda tersebut tidak berubah atau masih sama seperti saat pertama kali ditemukan seorang nelayan.

"Tidak ditemukan ciri-ciri tulisan negara pembuat. Jadi tidak ada tulisan apapun di sini," ujar Yudo dalam konferensi pers dikutip dari Kompas TV, Senin (4/1/2021).

Karena tidak adanya tanda pengenal, Yudo mengatakan pihaknya akan terus melakukan penelitian melalui Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

Sejalan dengan itu, TNI AL akan berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk meneliti lebih dalam terkait temuan seaglider ini.

"Nanti akan kita koordinasikan dengan kementerian riset sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan benda tersebut," terang Yudo.

Ia menambahkan, bahwa seaglider ini pada dasarnya digunakan untuk kegiatan riset di bawah laut. Karena itu, ia memastikan seaglider ini bukan untuk kegiatan mata-mata.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/16141031/usai-adanya-temuan-seaglider-dpr-minta-tni-al-perkuat-pengawasan-bawah-laut

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke