Profil Muladi, Menteri Kehakiman Era Soeharto, Tutup Usia di Penghujung Tahun 2020

Politisi senior Partai Golkar ini lahir di Solo, 26 Mei 1943. Ia merupakan lulusan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1968.

Ia meraih gelar doktor S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 1984 dengan predikat cumlaude.

Berselang dua tahun, Muladi menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang sejak 1986-1992.

Saat itu, ia juga berperan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Jawa Tengah.

Karier melejit

Karirnya mulai melejit sejak diangkat sebagai anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah pada 1992-1994.

Kemudian, Muladi ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman RI Kabinet Pembangunan VII di era pemerintahan Soeharto (Maret - Mei 1998).

Tak lama setelah Soeharto lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie, ia tetap dipercaya sebagai Menteri Kehakiman sekaligus merangkap Menteri Sekretaris Negara.

Adapun ketika tak lagi menjadi menteri, Muladi aktif sebagai Ketua Institute for Democracy and Human Rights di The Habibie Center, yang dibentuk mantan Presiden BJ Habibie sekaligus melanjutkan karirnya sebagai dosen di Universitas Diponegoro.

Gagal terpilih ketua MA

Di tengah kesibukannya di The Habibie Center, Muladi mengikuti seleksi dan uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai calon hakim agung pada 2001.

Ia pun berhasil lolos uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Namun, Muladi memutuskan mundur dari hakim agung dikarenakan dirinya tak terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Pada awal tahun 2005, Muladi kembali terjun ke ranah politik dengan mendukung Jusuf Kalla di kontestasi Pemilihan Umum. Ketika itu, ia menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar.

Pada tahun yang sama, ia ditunjuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Gubernur Lemhanas pada 30 Agustus 2005.

Ketika itu, ia diberi kesempatan tiga hingga enam bulan untuk melakukan perubahan awal di tubuh Lemhanas.