Salin Artikel

Reshuffle Kabinet, Jokowi Dinilai Berupaya Kembalikan Kepercayaan Publik

Ia mengatakan, dipilihnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial adalah contoh dari upaya presiden Jokowi kembalikan kepercayaan masyarakat.

“Tentu saja ada upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, saya kira sosok seperti Risma itu dihadirkan kepada publik untuk Kementerian sosial itu memberikan upaya recovery terhadap kepercayaan publik yang menurun,” kata Djayadi Hanan dalam diskusi virtual, Minggu (27/12/2020).

Djayani mengatakan, Kementerian Sosial adalah kementerian yang sangat penting. Kementerian yang harusnya sangat dekat dengan masyarakat bawah.

Ia menilai, dipilih sosok seperti Tri Rismaharini yang memiliki track record dekat dengan rakyat kecil diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Dia mirip Pak Jokowi, keinginannya itu bekerja dengan cepat tanpa terlalu banyak dibatasi oleh birokrasi, dan tentu saja memiliki integritas yang sangat kuat di publik ya dan paham birokrasi di tingkat bawah,” ucap Djayadi.

Selain itu, Djayani mengatakan, presiden Joko Widodo juga terlihat masih mengutamakan stabilitas dukungan politik dalam menentukan pembantu-pembantunya di kabinet.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari pemilihan menteri yang tidak mengurangi jatah partai politik.

“Presiden tampaknya menganggap bahwa stabilitas dukungan politik itu menjadi sangat penting dan itu dilakukan dengan cara tidak mengurangi jatah dari partai politik PKB yang menteri diambil dari Kementerian Perdagangan diberi pos Menteri Agama yang sekaligus juga memberi akomodasi kepada NU,” kata Djayadi.

Kendati demikian, menurut Djayadi, tentu ada tentu ada tujuan-tujuan lain selain mempertimbangkan stabilitas partai politik, misalnya kata dia, memperbaiki ekonomi nasional dengan pemilihan empat dari enam menteri baru yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis.

Adapun empat menteri dari enam yang dimaksud Djayani yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Perdagangan M Lutfi.

“Ini menyiratkan kesan bahwa memang presiden betul-betul menekankan kesan baik kepada kabinet maupun kepada publik bahwa ke depan itu fokus di bidang pemulihan ekonomi,” ucap Djayadi.

Keseriusan Presiden Joko Widodo memperbaiki ekonomi, menurut Djayadi, terlihat jelas bahkan dalam memilih Menteri Kesehatan yang diberikan kepada orang berlatar belakang ekonomi dan bisnis atau seorang bankir yakni Budi Gunadi Sadikin.

Sebab, Djayani menilai, untuk memperbaiki ekonomi, hal yang harus dilakukan yakni penanganan pandemi dengan memilihan orang yang tepat dan memiliki peran kuat dalam hal manajerial.

“Peran yang harus diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi itu memerlukan pera-peran yang sangat kuat, peran memimpin terutama untuk tugas-tugas, misalnya keberhasilan vaksinasi,” kata Djayadi.

“Karena tanpa kepemimpinan dan managerial skill yang kuat dari Kementerian Kesehatan vaksinasi itu yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan itu akan sulit berlangsung,” ucap dia.

Dipilihnya Budi Gunadi Sadikin, menurut Djayadi, dianggap tepat karena memiliki kemampuan manajerial dan leadership skill yang memadai.

Oleh karena itu, kata Djayadi, nantinya bukan hanya mampu mengambil peran memimpin untuk untuk penanganan pandemi, melainkan juga bisa melakukan fungsi koordinasi dan integrasi dengan terutama adalah bidang-bidang ekonomi.

"Yang memang menjadi fokus utama dari pemerintahan ke depan atau kabinet ke depan,” ucap Djayadi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/27/18410281/reshuffle-kabinet-jokowi-dinilai-berupaya-kembalikan-kepercayaan-publik

Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke