Salin Artikel

Yasonna Yakin Layanan Publik Berintegritas Bisa Terwujud

Hal ini Yasonna sampaikan berkaitan dengan penghargaan "Pemimpin Perubahan 2020" yang ia terima dalam menciptakan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan itu diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

"Penghargaan ini menambah semangat dan keyakinan saya bahwa kita bisa mewujudan pelayanan publik berintegritas dengan komitmen, dukungan, dan kolaborasi SDM yang profesional serta memanfaatkan teknologi," kata Yasonna dikutip dari Antara, Senin (21/12/2020).

Ia menyebutkan, 83 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham mendapatkan predikat WBK dan WBBM Tahun 2020.

Rinciannya, 72 satker mendapatkan predikat WBK dan 11 satker mendapatkan predikat WBBM.

Menurut Yasonna, raihan di tahun 2020 ini mengalahkan perolehan penghargaan pada 2019 yaitu di 43 satker.

"Tentu saja ini tak bisa terwujud tanpa kerja keras koordinator WBK/WBBM pada masing-masing unit Eselon I selaku pembina," ujarnya.

Yasonna mengatakan, peningkatan jumlah satker yang mendapatkan predikat WBK/WBBM menandakan komitmen bebas korupsi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham makin membaik.

Ia berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Selain Yasonna, para menteri yang mendapatkan penghargaan "Pemimpin Perubahan" di antaranya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Ada pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Mereka dianggap berhasil membangun banyak unit percontohan WBK dan WBBM di instansi masing-masing.

Acara penganugerahan penghargaan itu digelar di Jakarta, Senin (21/12/2020). Penghargaan diserahkan oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo didampingi Ketua KPK Firli Bahuri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/21/22304511/yasonna-yakin-layanan-publik-berintegritas-bisa-terwujud

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke