Arief Poyuono: Tidak Etis kalau Prabowo Ajukan Pengganti Edhy Prabowo di KKP

Menurut Arief, sebaiknya Prabowo menyerahkan sepenuhnya keputusan penggantian menteri kepada Presiden Joko Widodo.

"Menurut saya sudah tidak etis lagi kalau Gerindra atau Prabowo mengajukan nama pengganti Edhy Prabowo di kabinet," kata Arief dalam keterangan pers, Selasa (15/12/2020).

Dia mengatakan, presiden perlu pembantu yang mampu bekerja profesional dan tidak bersikap "dua kaki". Arief pun yakin Jokowi lebih jeli untuk memilih menteri sendiri.

"Jokowi saya rasa justru lebih jeli dalam menempatkan seorang menteri untuk membantunya," ucap eks Waketum Partai Gerindra itu.

Terkait nama Sandiaga Uno yang santer beredar sebagai salah satu calon pengganti Edhy, Arief yakin eks Calon Wakil Presiden 2019 itu akan menolak.

Arief berpendapat, Sandiaga yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra merupakan sosok yang teguh pendirian dan memiliki harga diri tinggi.

"Sandiaga punya pride terhadap dirinya untuk menolak jadi menteri, mungkin karena dia mantan kompetitor Jokowi di Pilpres 2019," kata dia.

Sementara itu, Arief sepakat dengan isu bergabungnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, Risma sudah terbukti berhasil menjalankan tugas sebagai wali kota.

"Risma saya rasa tepat dan cocok ya untuk masuk kabinet, selain memang kader PDI Perjuangan, kerjanya pun sudah terbukti berhasil dalam menata Kota Surabaya," tuturnya.

Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disangka menerima suap dan gratifikasi.

Hingga saat ini, kursi menteri yang ditinggalkan Edhy dan Juliari masih kosong. Jokowi belum menunjuk pengganti mereka.

Dorongan agar presiden segera melakukan reshuffle kabinet terus menguat. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan saat ini negara menghadapi situasi darurat, sehingga kerja pemerintah perlu bekerja optimal.

"Supaya ada kepastian dan efek jera terhadap menteri, maka sudah sangat genting untuk melakukan reshuffle. Apalagi dalam kondisi serba sulit saat ini," kata Pangi saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).