Salin Artikel

Mendagri Klaim Tingkat Kepatuhan Publik terhadap Protokol Kesehatan Saat Pilkada 2020 Sekitar 89-96 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 berjalan dengan baik.

Ia bahkan mengklaim tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan saat pilkada cukup tinggi.

"Tingkat kepatuhan publik pada pelaksanana pilkada, protokol kesehatan Covid-19 bervariasai antara 89 sampai dengan 96 persen," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

"Artinya cukup baik. Mudah-mudahan kita berharap tidak menjadi klaster penularan dalam pilkada ini," lanjut dia.

Tito juga menyebut belum mendapat laporan terkait adanya kejadian atau masalah luar biasa di Pilkada 2020.

Namun, ia tidak menampik bahwa ada pelaksanaan pilkada yang tertunda karena alasan logistik.

"Belum ada kita lihat gangguan konvensional, kekerasan yang signifikan. Kalau marah-marah biasalah," ujarnya.

Kendati demikian, Tito melanjutkan, semua pihak sudah bekerja dengan baik untuk mengawal Pilkada 2020, baik dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat Kepolisian hingga tim kesehatan.

Ia berharap dalam tahapan penghitungan suara bisa berlangsung dengan baik dan aman.

"Juga dari sisi anggaran, Ibu Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan juga tentunya dukungan dari Bapak Preisden," ucap Tito.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung dengan baik.

Meski masih ada pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif.

"Bahwa masih ada protokol kesehatan yang dilanggar, tetapi kekhawatiran berlebihan akan situasi yang tidak kita inginkan, minimal sudah terjawab di pelaksanaan area pelaksanaan pilkada ini. Tidak terlalu banyak masalah yang signifikan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya, Rabu (9/12/2020) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/16394301/mendagri-klaim-tingkat-kepatuhan-publik-terhadap-protokol-kesehatan-saat

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke