Salin Artikel

Pemerintah Anggarkan Rp 17 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19 Tahun 2021

Sementara pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan biaya sebesar Rp 637,3 miliar untuk pembelian tiga juta dosis vaksin Covid-19.

"Untuk program 2021, nanti dianggarkan melalui anggaran tambahan sebesar Rp 17 triliun," kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).

Terawan menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi akan diberikan secara bertahap, berjenjang, dan sesuai ketersediaan vaksin Covid-19.

Menurut rencana Kemenkes, total sasaran penerima vaksin yaitu sebanyak 107.206.544 orang dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dengan perhitungan tiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate sebesar 15 persen, maka total kebutuhan vaksin Covid-19 sebanyak 246.575.051 dosis.

"Kebutuhan vaksin 246 juta perhitungan kebutuhan," ujar Terawan.

Dari total target sasaran penerima vaksin itu, 30 persen merupakan kelompok penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah. Sementara 70 pesen kelompok penerima vaksin mandiri.

Penerima vaksin program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik seperti TNI/Polri dan Satpol PP. Selain itu, juga peserta BPJS PBI.

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan tiga juta dosis vaksin Covid-19 yang telah dibeli menggunakan Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) Kementerian Keuangan kepada tenaga kesehatan.

Saat ini, Indonesia baru menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada akhir pekan lalu.

Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin akan tiba pada tahap berikutnya, dan Terawan berharap bisa disuntikkan serentak kepada para tenaga kesehatan.

"Kami harap bisa kita suntikkan bersama-sama setelah 1,8 juta dosis datang menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM," katanya.

Menurut rencana pelaksanaan, vaksin Covid-19 tahap pertama diberikan kepada tenaga kesehatan di Jawa-Bali. Bagi tenaga kesehatan di luar Jawa-Bali akan diberikan pada tahap kedua.

"Usulan Pulau Jawa-Bali mempertimbangkan besarnya populasi Indonesia di Pulau Jawa dengan konfirmasi kasus Covid-19 yang tinggi," kata Terawan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14192781/pemerintah-anggarkan-rp-17-triliun-untuk-pengadaan-vaksin-covid-19-tahun

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke